JAKARTA-Bisnistoday: Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional sebagai akibat dari perang di Timur Tengah. Pengumuman itu, ia sampaikan Selasa (24/3/2026) malam waktu setempat.
Pemerintah Filipina mengatakan perang di Timur Tengah telah menimbulkan bahaya nyata bagi pasokan energi.
Beberapa jam sebelum pengumuman itu, Menteri Energi Filipina mengeuarkan pernyataan untuk meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini untuk menjaga biaya listrik tetap rendah karena konflik Timur Tengah telah mengganggu pasokan gas.
“Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya nyata yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis pada Selasa malam.
Perintah tersebut memberi wewenang kepada departemen energi untuk mengambil tindakan langsung terhadap penimbunan atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan untuk melakukan pembayaran di muka guna mengamankan kontrak bahan bakar.
Guardian mewartakan, Filipina saat ini juga sedang mencari pengecualian dari departemen luar negeri AS agar dapat memperoleh minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi AS – kemungkinan termasuk Iran dan Venezuela. “Hal ini untuk memastikan pasokan bahan bakarnya, kata duta besar negara itu untuk AS, Jose Manuel Romualdez, kepada Reuters.
Romualdez mengatakan masalah itu masih “dalam proses”.
Pada 20 Maret, pemerintah mengatakan negara itu memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari dan sedang berupaya untuk mendapatkan 1 juta barel minyak lagi untuk membangun cadangannya.
Evakuasi warga
Sementara itu, departemen pekerja migran bersiap menghadapi kemungkinan penyelamatan dan evakuasi warga Filipina di Timur Tengah. Sekitar 2,4 juta warga Filipina tinggal dan bekerja di Timur Tengah, termasuk sekitar 31.000 di Israel dan 800 di Iran.
Pemerintah juga telah mulai memberikan 5.000 peso (US$83) kepada sejumlah besar pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum lainnya di seluruh negeri untuk membantu mereka mengatasi kenaikan harga bahan bakar.
Mereka juga menggratiskan tarif bus kepada pelajar dan pekerja di kota-kota tertentu.
Pemerintah juga memberikan wewenang kepada departemen transportasi untuk mengarahkan subsidi bahan bakar transportasi umum dan mengurangi atau menangguhkan biaya tol dan biaya penerbangan, sambil mempercepat bantuan kepada individu dalam situasi krisis.
Filipina, yang memiliki beberapa biaya energi tertinggi di kawasan ini, sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk menjaga agar pembangkit listriknya tetap beroperasi.
Negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa ini bergantung pada batu bara untuk sekitar 60% pembangkit listriknya.//
