JAKARTA, Bisnistoday – PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai respon kelembagaan terhadap aspirasi publik.
PMKRI menilai, berbagai kritik dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, seperti dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), insiden keracunan makanan, serta memperhatikan perkembangan situasi ekonomi dan politik nasional hari-hari ini.
“Dalam demokrasi, kebijakan tidak cukup hanya baik menurut presiden, melainkan harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus merasa, setidaknya dari naskah akademik kebijakan, bahwa kebijakan itu baik untuk mereka juga,” tegas Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, di Jakarta, Minggu (14/6),
Putri menegaskan, evaluasi MBG pertama-tama harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara demokratis dalam memastikan setiap kebijakan publik melibatkan proses deliberasi publik rasional. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis yang memiliki tujuan baik. Namun, niat itu harus dibuktikan dalam keseriusan tata kelola.
Masalahnya, kata Putri, untuk hal yang sangat mendasar saja, program ini dinilai mengandung banyak kelemahan, antara lain ketidakpastian nilai pagu belanja.
“Anggaran program MBG ini terus berubah secara drastis dalam waktu singkat. Saat ini Kementerian Keuangan sudah memangkas pagu anggaran MBG dari sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun demi langkah efisiensi,” tutur Putri.
Aktifis ini juga mempertanyakan tujuan utama program ini dengan adanya kebijakan pembatasan biaya per porsi menjadi hanya sekitar Rp10.000. Semua itu menurut Putri antara lain merupakan bukti bahwa program ini lahir dari perencanaan yang terburu-buru dan tidak matang. Karenanya layak mendapat kritik untuk perbaikan.
Sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN, MBG dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.Putri menilai bahwa berbagai akuntabilitas tersebut merupakan salah satu alasan terbesar kritik masyarakat terhadap program ini.
“Bayangkan, di tengah kemarahan rakyat akibat melemahnya rupiah, naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok, kesulitan mencari pekerjaan, ada satu program yang menyedot anggaran sangat besar, tetapi tidak jelas urgensinya. MBG ini belum jelas apa KPI-nya ( Key Performance Indicator ). Hal ini membuat sistem evaluasi terhadap program ini juga morat marit,” tandasnya./
