JAKARTA, Bisnistoday – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran kembali memicu kekhawatiran pasar global. Lonjakan harga minyak mentah yang berpotensi menembus USD 100 per barel dinilai bisa menjadi pedang bermata dua bagi perekonomian Indonesia pada 2026.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak yang jauh di atas asumsi APBN sebesar USD 70 per barel akan mengubah dinamika fiskal nasional.
“Eskalasi berkepanjangan antara AS dan Iran berpotensi mendorong harga minyak hingga USD 100 per barel. Ini jauh di atas asumsi APBN dan bisa mengubah dinamika fiskal Indonesia pada 2026,” ujar Jessica dalam risetnya.
Menurut dia, di satu sisi, kenaikan harga minyak akan mendongkrak penerimaan negara dari sektor migas. Penerimaan migas diperkirakan dapat naik sekitar Rp101 triliun atau tumbuh 18,8 persen secara tahunan (year on year). Namun, di sisi lain, lonjakan harga energi juga akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Subsidi dan kompensasi energi berpotensi mencapai Rp147,2 triliun. Kondisi ini dapat mendorong defisit anggaran hingga sekitar minus 3,14 persen terhadap PDB,” jelasnya.
Artinya, tambahan penerimaan belum tentu mampu menutup lonjakan belanja akibat kenaikan harga minyak. Pemerintah berisiko menghadapi tekanan fiskal yang lebih berat jika volatilitas energi global terus berlanjut.
Yield SBN Naik, Rupiah Tertekan
Jessica menjelaskna, dampak ketegangan geopolitik juga sudah tercermin di pasar keuangan domestik. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat naik ke level 6,54 persen, tertinggi sejak Juli 2025. Kenaikan ini terjadi seiring pergeseran investor global ke aset safe haven.
Sentimen risk-off turut mendorong penguatan indeks dolar AS (DXY) mendekati level 99. Imbasnya, nilai tukar Rupiah melemah ke Rp16.857 atau turun sekitar 0,5 persen secara month to date (MTD).
Tak hanya itu, spread antara obligasi pemerintah Indonesia (INDOGB) dan US Treasury (UST) juga melebar hingga 248 basis poin, mencerminkan meningkatnya premi risiko di tengah ketidakpastian global dan kenaikan yield UST.
Kondisi ini mempersempit ruang manuver kebijakan, terutama jika tekanan eksternal terus berlanjut dan aliran modal asing keluar dari pasar domestik.
BI Siapkan Likuiditas Lebih Besar
Di tengah tekanan eksternal, dikatakan Jessica, Bank Indonesia (BI) juga bersiap menghadapi peningkatan kebutuhan likuiditas domestik menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. BI menyiapkan uang tunai sebesar Rp185,6 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Rp180,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Langkah ini sejalan dengan meningkatnya permintaan konsumsi dan transaksi musiman masyarakat. Namun, dengan pertumbuhan uang beredar luas (M2) yang telah mencapai 10 persen secara tahunan, tambahan likuiditas ini berpotensi menambah tekanan jangka pendek terhadap Rupiah.
“Peningkatan likuiditas berpotensi mempersempit ruang kebijakan BI jika stabilitas nilai tukar kembali menghadapi tekanan,” kata Jessica.
Tantangan Kebijakan 2026
Jessica berpendapat, lombinasi lonjakan harga minyak, tekanan nilai tukar, serta kenaikan yield obligasi menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi energi dan menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap terkendali.
Jika harga minyak benar-benar bertahan di level tinggi dalam waktu lama, reformasi subsidi dan penguatan penerimaan non-migas bisa menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal. Sementara itu, koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi krusial untuk meredam gejolak eksternal.
Tahun 2026 pun diperkirakan menjadi ujian penting bagi ketahanan fiskal dan stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah lanskap geopolitik global yang semakin dinamis.//
