JAKARTA, Bisnistoday – Forum Peduli BBM Swasta (FPBS) mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dinilai hanya menguntungkan Pertamina. FPBS menilai aturan tersebut memperkuat praktik monopoli dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha swasta di sektor energi.
Rencana aksi damai akan digelar FPBS pada Senin, 29 September 2025, di Lapangan Banteng. Aksi itu disebut sebagai ajang konsolidasi nasional karyawan SPBU non-Pertamina serta para pengguna BBM swasta.
Koordinator Aksi FPBS, Rofik, menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong seluruh SPBU non-Pertamina membeli BBM dari Pertamina semakin mengokohkan dominasi BUMN migas tersebut.
“Langkah ini bukan hanya mengorbankan konsumen, tapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola energi nasional,” tegas Rofik.
Pandangan serupa disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA). Menurutnya, kebijakan ini jelas menguntungkan jajaran direksi Pertamina dengan menutup ruang kompetisi yang sehat di sektor hilir migas.
“Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, kini berhasil menciptakan monopoli BBM. SPBU non-Pertamina terpaksa membeli base fuel dari Pertamina dengan mekanisme joint surveyor. Ini merugikan konsumen dan memperkuat posisi dominan Pertamina,” ujar Jajang.
Jajang juga menilai pemerintah semakin terlihat tidak berpihak kepada masyarakat.“Publik kini melihat pemerintah bukan lagi pengawas pasar, melainkan pelindung monopoli Pertamina. Kebijakan ini berpotensi mencekik pasar dan melemahkan kompetisi sehat,” tambahnya.
Aksi yang akan digelar FPBS pada akhir September mendatang diharapkan menjadi momentum menekan pemerintah agar meninjau ulang kebijakan impor BBM satu pintu. FPBS menegaskan bahwa keberpihakan negara seharusnya kepada konsumen dan pelaku usaha, bukan pada kepentingan korporasi semata./
