JAKARTA, Bisnistoday – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menantang Presiden Berikut Bangun Toilet di Sekolah, Perkuat Posyandu & Update Data Kemiskinan. Tujuh Program Sayang Anak Hanya Perlu Rp 19,4 Triliun per Tahun
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara berpendapatan Tnggi, diperlukan upaya memaksimalkan bonus demografi untuk mendorong sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Periode kepemimpinan 2024 – 2029 sangat penting karena mayoritas manusia dewasa pada dua dekade ke depan sekarang adalah anak.
Pada visi dan misi tiga calon presiden, terdapat berbagai kebijakan terkait anak yang akan diusung oleh masing-masing calon. Misalnya, Anies -Muhaimin yang akan menerapkan wajib sekolah 1+12 tahun, Prabowo – Gibran yang akan memberikan makan siang serta susu gratis, serta Ganjar – Mahfud yang menargetkan penurunan stunting hingga di bawah 9%.
INDEF melakukan kajian bahwa diperlukan tujuh program penguatan dan perlindungan anak dengan biaya Rp19,4 Triliun per tahun atau total Rp97 Triliun dalam 5 tahun yang memiliki daya ungkit (mulTplier) besar dan jangka panjang terhadap kualitas manusia Indonesia.Kajian tersebut dirilis secara online dalam Diskusi Publik INDEF, di Jakarta, baru-baru ini.
“Hanya butuh dana Rp19,4 Triliun per tahun untuk menerapkan kebijakan yang dampaknya besar dan jangka panjang”, tutur Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF yang sekaligus ketua Tm peneliTan kebijakan anak.
Besaran Biaya Program
Adapun tujuh program Sayang Anak dan biayanya adalah: Perlindungan Sosial dan Anggaran Survei Regsosek (Rp2,8 Triliun), Posyandu sebagai Garda Terdepan Pelayanan Anak (Rp3,7 Triliun), Toilet Layak di Seluruh Sekolah (Rp9 Triliun), Klinik Remaja di Puskesmas (Rp20,7 Miliar), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Semua Anak (Rp3,8 Triliun).
Adapun memastikan semua Perempuan Lulus SMA, dan Anak Sebagai Aktor InT Kebijakan Iklim Tdak memerlukan anggaran baru.
Menanggapi kajian INDEF, Kepala Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, menyatakan bahwa pengembangan modal manusia dapat dilakukan melalui kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Pungkas Bahjuri Ali, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas menyatakan “Fokus kebijakan terkait anak Tdak hanya dilakukan setelah anak tersebut lahir, tetapi juga intervensi perlu dilakukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak,” tuturnya.
PeneliT PUSKAPA UI, Andrea Adhi, pada kesempatan yang sama menambahkan bahwa seTap kebijakan terkait anak perlu inklusif, bukan hanya tentang memberdayakan anak sebagai investasi, tetapi juga memasTkan adanya kesempatan yang sama bagi semua anak.“Apakah presiden RI ke delapan akan memprioritaskan anak dalam masa pemerintahannya? Semoga.”/
