JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Apindo diwakili oleh Shinta Sukamdani yang diterima langsung oleh Menperin, Sarmuji pada Senin (9/11).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama,” katanya.
Sementara, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji.
Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.
Industri Tumbuh di Atas Ekonomi Nasional
Dalam pertemuan itu, Sarmuji juga memaparkan kinerja industri pengolahan. Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Pada periode yang sama, sektor ini menyumbang 19,22 persen produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp1.295,5 triliun.
Industri pengolahan juga berperan besar dalam investasi, lapangan kerja, dan ekspor:
- Investasi: realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp246,9 triliun, atau 46,70 persen dari total investasi nasional.
- Tenaga kerja: sektor ini menyerap 20,04 juta pekerja per Mei 2026.
- Ekspor: ekspor industri pengolahan pada Januari–September 2026 mencapai USD182,83 miliar, atau 82,64 persen dari total ekspor nasional.
Pertumbuhan juga terjadi di banyak subsektor. Pada triwulan III 2026, 14 dari 15 subsektor tumbuh positif. Industri furnitur tumbuh 12,68 persen, logam dasar 9,94 persen, kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional 8,10 persen. Industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sedangkan tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,22 persen.
Tantangan Dunia Usaha
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati sejumlah tantangan:
- persaingan dengan produk impor
- ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku
- biaya logistik
- produktivitas dan kualitas SDM
- kebutuhan modernisasi teknologi
- penguatan struktur industri dari hulu ke hilir
Untuk menjawabnya, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor:
- Pasar domestik: diperkuat lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
- Energi dan bahan baku: didukung lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
- Struktur industri: diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.
- IKM dan industri padat karya: keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Kemenperin memandang kolaborasi pemerintah dan dunia usaha penting untuk menjaga momentum pertumbuhan industri. Lewat komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan APINDO dan asosiasi lain, pemerintah berharap bisa memetakan persoalan secara lebih menyeluruh. Hasilnya diharapkan berupa kebijakan yang bermanfaat nyata bagi keberlangsungan usaha, peningkatan investasi, dan daya saing industri nasional./
