JAKARTA, Bisnistoday – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap sejumlah tantangan ekonomi Indonesia menjelang 2026 dalam forum bertajuk “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan.” INDEF menilai bahwa pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, hingga reformasi data menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat luas.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam diskusi tersebut, menegaskan bahwa pemberdayaan rakyat bukan proyek sampingan pemerintah, tetapi mandat konstitusi yang harus memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Dalam tiga bulan pertama, pemerintah berhasil menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan semua kementerian dan lembaga tidak lagi menggunakan data yang berbeda. DTSEN disebut menjadi penentu siapa yang membutuhkan intervensi, berpotensi miskin, atau dapat dibantu menjadi mandiri.“Data menjadi realitas yang dapat diukur dan tepat sasaran,” tegas Muhaimin.
Salah satu implementasinya adalah program Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset pemerintah untuk menumbuhkan UMKM dan ekonomi kreatif agar naik kelas.
Sementara, Direktur Program INDEF, Eisha Rachbini, menyebutkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih, bahkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah delapan kuartal berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Indeks kepercayaan konsumen juga menunjukkan tren menurun dan “masih tipis di angka 100”, yang menunjukkan kecemasan masyarakat terhadap pendapatan dan arah ekonomi ke depan. Hingga Kuartal III 2025, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,04%, di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.
Kemiskinan dan Ketimpangan Masih Tinggi
Sejumlah indikator sosial ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan optimal: pertama, kemiskinan 2025 masih 8,47%, sementara target pemerintah 7–8%. Kedua, kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 0% masih berada di 0,85%.Ketimpangan wilayah besar, terutama antara Jawa dan luar Jawa akibat variasi kapasitas fiskal daerah.
Senior Ekonom INDEF, Didin S. Damanhuri, bahkan menyebut ketimpangan Indonesia mendekati level serius. Menurut data INDEF, 0,02% penduduk menguasai lebih dari 98% aset finansial perbankan. Berdasarkan indeks oligarki ala Jeffrey Winters, Indonesia bahkan sempat menjadi negara dengan tingkat oligarki terburuk kedua di dunia pada 2014.
Ekonom Senior INDEF Aviliani menilai bahwa sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi paling cepat, terutama karena pariwisata mendorong pertumbuhan 5–6 sektor lainnya. Namun, ia menyoroti kebijakan sektoral yang dinilai belum memberi dorongan memadai agar demand dapat tumbuh.
UMKM dan hilirisasi juga masih menjadi sektor paling banyak menyerap tenaga kerja, terutama kelas menengah bawah yang rentan tekanan ekonomi.
Aviliani menambahkan bahwa implementasi kebijakan sering terhambat perizinan yang masih dianggap tidak efektif, meski pemerintah telah menerapkan OSS. Ia mengusulkan pembentukan Satgas Regulasi untuk mempermudah proses bagi investor.
Diskusi INDEF juga menyoroti bahwa tantangan utama ekonomi 2026 bukan sekadar pertumbuhan, melainkan memastikan hasil pembangunan lebih merata, terutama bagi 40% masyarakat terbawah yang masih tertinggal.
Data yang akurat, keberpihakan pada UMKM, tata kelola kebijakan sektoral, dan eksekusi yang konsisten dinilai menjadi faktor penentu agar Indonesia benar-benar bergerak dari pertumbuhan menuju pemerataan./
