INDEPENDENSI Bank Indonesia (BI) sering kali disalahpahami sebagai kebebasan untuk berjalan tanpa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Padahal, Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI) secara tegas mewajibkan BI untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah.
Kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendirian. Sebagai contoh, pengendalian inflasi memerlukan sinergi dengan kebijakan pangan dan jalur distribusi. Begitu pula dengan stabilitas nilai tukar, yang membutuhkan dukungan dari penguatan ekspor, peningkatan investasi, serta perbaikan neraca pembayaran.
Independensi Bank Indonesia sejatinya wujud dalam koordinasi intensif dengan pemerintah, bukan subordinasi.
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan bauran kebijakan fiskal, investasi, industri, serta reformasi struktural. Oleh karena itu, koordinasi menjadi sebuah keharusan, meskipun koordinasi itu sendiri berbeda dengan subordinasi. Koordinasi berarti pemerintah dan bank sentral duduk bersama untuk berbagi informasi dan menyelaraskan kebijakan.
Sebaliknya, subordinasi berarti bank sentral kehilangan kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan mandat dan penilaian profesionalnya. Dengan demikian, independensi Bank Indonesia bukanlah hambatan bagi pemerintah, melainkan salah satu pagar pengaman bagi stabilitas perekonomian nasional.
Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar mengikuti arah angin politik, melainkan lembaga independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah kencangnya badai global. Sebab dalam perjalanan ekonomi, pengemudi yang baik bukanlah yang selalu menginjak pedal gas, melainkan yang tahu kapan harus memacu kecepatan, kapan harus menginjak rem, dan yang paling utama, tidak pernah kehilangan arah tujuan.
Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi pasar saham, telah meningkatkan kekhawatiran publik terhadap arah kebijakan moneter serta independensi bank sentral ke depan.
Independensi Bank Indonesia sejatinya mewujud dalam koordinasi intensif dengan pemerintah, bukan subordinasi. Melalui bauran kebijakan (policy mix) yang mencakup suku bunga, makro prudensial, operasi pasar, serta sistem pembayaran digital, bank sentral berkomitmen menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penunjukan gubernur baru senantiasa menjadi sinyal krusial bagi pasar keuangan. Pemimpin baru tersebut mengemban mandat untuk tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta meningkatkan sinergi bersama kebijakan fiskal, OJK, dan LPS.
Jakarta, 13 Agustus 2026
Oleh : Dr. Handi Risza Idris Wakil Rektor Universitas Paramadina.
