JAKARTA, Bisnistoday – Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 yang dilaksanakan pada 15-17 Maret 2023 ditutup dengan realisasi belanja pemerintah mencapai sekitar Rp200 Triliun di triwulan pertama 2023. “Sampai pagi ini realisasi pelaksanaan/kontrak sudah mencapai sekitar Rp200-an triliun, dan akan terus meningkat lagi seiring update pada bigbox LKPP,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (17/3).
Capaian realisasi belanja pemerintah tersebut merupakan catatan yang sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga. Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan Business Matching yang sudah dimulai sejak awal Maret 2023.
Rangkaian Business Matching diawali dengan pelaksanaan Bimtek serta sosialisasi pengisian SIRUP dan SPSE yang diikuti oleh seluruh PPK di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Dengan cara tersebut, proses realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal.
“Selanjutnya, kami berharap seluruh pihak dapat terus mengejar realisasi belanja K/L/PD maupun BUMN yang telah dikomitmenkan sebesar Rp1.157,47 Triliun. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri,” jelas Menperin.
Nilai komitmen sebesar Rp1.157,47 Triliun berasal dari komitmen K/L/PD sebesar Rp626,87 Triliun dan BUMN sebesar Rp530,6 Triliun. Jumlah tersebut menunjukkan potensi sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia produk dan jasa dari dalam negeri. “Komitmen ini juga meningkat sebesar lima kali lipat bila dibandingkan dengan capaian pada Business Meeting tahap I pada tahun 2022 senilai Rp214,1 Triliun,” imbuhnya.
Realisasi Produk Dalam Negeri
Menutup Business Matching PDN 2023, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyampaikan apresiasi atas partisipasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD sehingga kegiatan tersebut sukses terselenggara. “Apa yang dikerjakan hingga hari ini merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realiasi transaksi belanja PDN yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Herindra meminta instansi untuk terus berpihak kepada industri dalam negeri. Program P3DN merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Untuk itu, ia mengimbau para instansi untuk mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95%.
“Kami mengajak Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN untuk menggelorakan penggunaan produk dalam negeri. Seperti disampaikan Bapak Presiden, kita perlu disiplin dalam pelaksanaan Program P3DN karena akan ada reward and punishment. Misalnya kalau tidak mencapai target yang disepakati, akan ada pengurangan anggaran,” ujarnya./
