RASANYA, perlu diselaraskan dalam pemikiran koperasia atas hadirnya program Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Indonesia. Namun juga kritik harus bottom up atau top down cukup penting dan tidak boleh diabaikan. Kendati begitu, masyarakat perlu melihat realitas yang lebih luas untuk ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, bahwa Indonesia masih menghadapi struktur ekonomi yang sangat timpang, konsentrasi aset yang tinggi, serta dominasi korporasi besar dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam situasi seperti itu, membangun kekuatan rakyat dalam skala besar yang diinisiasi negara bukanlah pilihan yang musti dihindari.
Tentu saja ukuran keberhasilan KDKMP tidak ditentukan oleh banyaknya koperasi yang dibentuk atau besarnya dana yang digelontorkan. Keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah koperasi tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat atau hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi.
Jika program ini gagal membangun partisipasi anggota dan hanya menjadi proyek administratif, maka ia akan bernasib sama seperti banyak program sebelumnya. Namun jika ia berhasil menjadi alat rakyat untuk menguasai distribusi, perdagangan, pergudangan, dan berbagai sektor ekonomi strategis di tingkat lokal, maka KDKMP berpotensi menjadi instrumen penting bagi demokrasi ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya, perdebatan antara yang kecil dan yang besar tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Hal yang kecil penting karena di sanalah partisipasi, kedekatan sosial, dan demokrasi tumbuh. Namun pembangunan dengan skala yang besar juga penting karena di sanalah daya tawar, ketahanan, dan kekuatan kolektif dibangun.
Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus. Bangsa membutuhkan jutaan warga yang aktif dalam koperasi-koperasi lokal yang demokratis, tetapi kita juga membutuhkan persatuan besar yang mampu menghubungkan kekuatan-kekuatan kecil tersebut menjadi gerakan ekonomi nasional. Sebab tantangan yang dihadapi rakyat hari ini bukanlah kekuatan kecil yang terpisah-pisah, melainkan kekuatan modal yang semakin terkonsentrasi dan terorganisasi.
Karena itu, saya tetap percaya bahwa small is beautiful. Namun dalam perjuangan panjang membangun demokrasi ekonomi dan mewujudkan cita-cita Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga percaya bahwa big is also beautiful. Bahkan dalam menyikapi keadaan ekstrim situasi kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia saat ini, yang besar justru menjadi syarat agar yang kecil tetap dapat hidup, berkembang, dan mempertahankan kemerdekaannya.
Dalam konteks itulah saya melihat proyek pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sesuatu yang menarik untuk dicermati. Program ini jelas menggunakan pendekatan yang lebih besar, lebih terpusat, dan lebih terencana dibandingkan tradisi pembangunan koperasi yang selama ini dipraktekkan di Indonesia. Banyak kalangan mengkritiknya karena dianggap terlalu top-down dan terlalu bergantung pada negara.
Dalam berbagai diskusi, bukan dengan maksud untuk menegasikan, saya mengajukan pandangan lain. Saya mengatakan bahwa membangun koperasi dari bawah atau small is beautiful, adalah konsep sangat baik, tetapi big is also beautiful tidak salah juga, dan yang besar juga bisa menjadi indah. Besar (koperasia top down) tidak selalu identik dengan dominasi, sentralisasi, atau penindasan. Dalam kondisi tertentu, justru skala besar menjadi syarat agar yang kecil dapat bertahan hidup dan berkembang.
Persoalan mendasarnya adalah bahwa kelompok-kelompok kecil yang berdiri sendiri sering kali bersifat rapuh. Dalam istilah yang populer sekarang, mereka mudah menjadi fragile. Mereka dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang relatif aman, tetapi menjadi rentan ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih terorganisasi.
Semua dapat melihat hal ini dalam kehidupan petani kecil di berbagai daerah. Mereka memiliki lahan sendiri, menentukan sendiri apa yang akan ditanam, dan menjalankan usaha pertanian secara mandiri. Mereka adalah gambaran kaum Marhaenisme yang pernah dipuja Bung Karno sebagai simbol kemandirian ekonomi rakyat.
Akan tetapi, ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang menguasai secara monopolistik dengan kekuatan modal, teknologi, jaringan, bahkan privelege kebijakan publik, posisi mereka menjadi sangat lemah. Kebebasan yang mereka miliki tidak cukup untuk melindungi mereka dari eksploitasi pasar yang tidak seimbang.
Hal yang sama dapat dilihat pada masyarakat adat. Mereka hidup dengan nilai-nilai tradisional yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka mampu bertahan selama ratusan tahun dengan sistem sosial yang relatif mandiri. Namun ketika berhadapan dengan kepentingan modal besar yang didukung kekuatan politik dan birokrasi, mereka sering kali kalah./
Jakarta, Juni 2026
Oleh : Praktisi Koperasi, Suroto
