JAKARTA, Bisnistoday – Demi mencapai tujuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara rutin melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi guna menjaga pekerjaan tetap berjalan sesuai jalur rencana. Ketiga hal tersebut terus dilakukan baik di level pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan (Kantah). Kali ini, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan di Kanwil dan Kantah se-DKI Jakarta.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya menyampaikan bahwa salah satu target yang diharapkan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ialah kelengkapan peta di aplikasi Bhumi. “Jadi di 2022 ini targetnya memetakan selesai sehingga tidak ada yang putih-putih lagi di petanya,” tutur Virgo Eresta Jaya di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Selasa (14/6).
Di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa mengungkapkan komitmen Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil terkait peran BPN dalam menangani permasalah banjir. Hal yang bisa dilakukan, yakni pengendalian pemberian hak di sekitar daerah serapan hujan. “Pak Menteri meminta bahwa ada inventarisasi bidang tanah yang bersentuhan dengan sebagian atau sepenuhnya embung, waduk dan situ,” ucap Wisnubroto Sarosa.
Terkait konflik pertanahan dan tata ruang di ibu kota, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto menuturkan bahwa ada kondisi luar biasa di DKI Jakarta, mengingat besarnya wilayah dan banyaknya kepentingan dari berbagai pihak. “Untuk itu saya berharap komunikasi antara Kantah, Kanwil, dan pusat jangan sampai kendur. Kita diuntungkan jarak, jadi kalau ada permasalahan, sering-sering dikomunikasikan dengan pusat,” terangnya.
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM), Adriani Sukmoro kemudian membahas terkait adanya beberapa jabatan struktural yang kosong di Kantah-Kantah DKI Jakarta. “Jangan sampai SDM ini jadi kendala PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red). Struktural ini wajib diisi, karena mereka bertanggung jawab dan itu berhulu ke atas,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan, kebanyakan keluhan muncul di masyarakat ketika mereka merasa kekurangan informasi. “Kenapa kita tidak memberikan informasi yang jelas kepada pemohon sehingga dia tahu sebetulnya kekurangannya tidak berada di kita,” ucap Yulia Jaya Nirmawati.
Ia kemudian menyampaikan bahwa seiring berkembangnya penggunaan teknologi informasi, tuntutan masyarakat akan semakin tinggi. Untuk itu segenap jajaran dari Kementerian ATR/BPN mulai dari pusat, Kanwil, hingga Kantah perlu memaksimalkan penyebarluasan informasi program yang ada.
“Kita yang ada di dalam merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini biasa-biasa saja. Tapi bagi masyarakat di luar sana sebenarnya luar biasa. Mereka ingin tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak memberikan informasi, sehingga mereka bisa mendapat informasi yang salah di luar untuk itu perlu pemanfaatan media sosial,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.
Pada kesempatan ini, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN, Yustan Alpiani menyampaikan bahwa unsur kehati-hatian harus menjadi hal utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kanwil maupun Kantah. “Jangan sampai karena kelalaian kita. Kita tidak mengecek, menerbitkan ke orang yang bukan haknya, hak pemilik sebenarnya malah hilang, maka kita jadi bagian dari kezaliman,” ujar Yustan Alpiani secara daring.
Menanggapi hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Kepala Kanwil DKI Jakarta, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa pihaknya terus berprogres melakukan kemajuan dan penyempurnaan di setiap pekerjaan. “Selanjutnya kami juga nanti akan konsultasi ke pusat,” sebut Dwi Budi Martono./
