JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membeberkan capaian anggaran 2025 serta rencana superprioritas untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11) di Gedung DPR RI.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pagu efektif Kementerian PU pada 2025 mengalami peningkatan signifikan. Dari laporan sebelumnya sebesar Rp86,6 triliun, angkanya naik menjadi Rp109,81 triliun. Kenaikan ini berasal dari pembukaan blokir efisiensi serta pengesahan belanja modal LMAN.
“Penambahan pagu ini menjadi modal penting agar seluruh program yang sudah direncanakan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Dody.
Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PU diganjar pagu Rp118,5 triliun. Dody menegaskan bahwa anggaran besar ini diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Beberapa target besar per sektor antara lain untuk bidang Sumber Daya Air yakni pembangunan jaringan irigasi baru: 15.851 ha, rehabilitasi jaringan eksisting: 197.430 ha serta lanjutan pembangunan 15 bendungan
Sedangkan Ditjen Bina Marga fokus utama adalah pembangunan jalan baru: 191 km, peningkatan & preservasi: 1.392 km, pembangunan/duplikasi jembatan: 1.734 meter serta program Inpres Jalan Daerah: 36,65 km jalan & 295,68 meter jembatan
Untuk Ditjen Cipta Karya, adalah pembangunan & peningkatan kapasitas SPAM: 918 liter/detik, penambahan 49.640 sambungan rumah, pengelolaan air limbah: 115.750 KK serta asilitas persampahan: 498 ton/hari
Khususnya untuk bidang Prasarana Strategis yakni, pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Madrasah serta 7 unit perguruan tinggi/keagamaan. Selain itu, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, hingga TPS3R juga akan tetap dilanjutkan.
Komisi V Minta Pemerataan dan Percepatan Lelang 2026
Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus menyetujui sejumlah usulan pergeseran anggaran dan mendorong Kementerian PU mempercepat realisasi APBN 2025, yang saat ini mencapai 59,06% realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.
Komisi V juga memberikan beberapa penekanan penting antara lain, percepatan lelang kegiatan tahun 2026, keterlibatan lebih besar pengusaha lokal, optimalisasi irigasi dan proyek bendungan yang sudah selesai serta pemerataan anggaran antarwilayah, khususnya di luar Jawa
“Infrastruktur di luar Jawa harus jadi perhatian utama untuk mengatasi kesenjangan, tanpa mengabaikan kebutuhan di Jawa yang ekonominya sangat dinamis,” tegas Lasarus.
Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan Komisi V. Ia memastikan bahwa 28 catatan anggota dewan akan ditindaklanjuti secara tertulis dan komprehensif.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan program secara efektif meski dinamika anggaran cukup menantang. Semua saran akan kami tindaklanjuti demi pemerataan pembangunan,” ujar Dody.//
