JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian PUPR mendorong peran pemerintah daerah dalam mewujudkan program Sustainanle Development Goals (SDGs) khususnya pada kesepakatan ke sebelas untuk mengurangi permukiman kumuh. Tanpa peran pemerintah daerah akan sulit mewujudkan nol permukiman kumuh secara nasional
“Masih sekitar 4170 ha permukiman kumuh secara nasional yang belum tertanggani. Karenanya, keterlibatan pemda sangat penting, terutama untuk mengggugah kesadarannya (awareness) bahwa wilayahnya sendiri perlu ditangani,” ungkap Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, saat paparan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, di Jakarta, Senin (3/10).
Diana mengatakan, apabila ditahun ini Kementerian PUPR mengurangi sekitar 2000 ha, dan diharapkan tahun depan sudah terkurang tinggal sekitar 2000 ha lagi. Diharapkan akhir tahun 2024, permukiman kumuh secara nasional dapat tertangani.
“Tahun depan bersama pemerintah daerah bisa habis. Nah pemda juga harus menggalakan program nol permukiman kumuh,” terangnya.
Sementara, program lainnya yakni penyediaan akses air minum masyarakat, Diana mengutarakan, menjadi tanggungjawab bersama terutama PDAM dan pemerintah daerah juga. PDAM dalam pengembangan Saluran Rumah (SR) butuh pasokan air bersih yang cukup dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA).
Diana juga mengutarakan dalam pengembangan SR ke masyarakat, karena melibatkan pemerintah daerah khususnya PDAM. Padahal, tidak semua kinerja PDAM sendiri berkategori sehat.
“ini juga menjadi kendala, tidak semua sehat PDAM nya, seperti tidak full recovery, tarif tak mencukupi, dan lainnya. Padahal, pemda tak melulu subsidi PDAM, sehingga butuh upaya penyehatan PDAM tersebut. Ini dilalukan melalui DAK atau hibah,” ujarnya.
Menurut Diana, untuk mewujudkan SDGs tersebut dibutuhkan kolaborasi bersama dengan sebutan Pentahelix. Perlunya keterlibatkan aktif antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga organisasi masyarakat, akademisi, komnitas peduli lingkungan serta sektor swasta.
Kolaborasi Hexaholix
Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Jokowi mengatakan, perlunya kolaborasi bersama tidak hanya Pentahelix tetapi Hexahelix yakni keterlibatan para anak muda dalam mewujudkan tujuan SDGs. “Diperkirakan tahun 2030 sekitar 60 persen masyarakat tinggal di perkotaan. Anak muda sekarang akan memiliki peran penting untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.
Staf Khusus Presiden Jokowi ini menambahkan, pembangunan perkotaan membutuhkan kajian yang komplek. Demikian juga, perlua insentif ekonomi yang tepat agar strategi dengan anggaran dapat optimal. Salah satu strategi pemerintah adalah menyiapkan water fund sekitar Rp4.9 triliun.
“Pembangunan kota baru, lebih holistik, dengan insentif dan strategi tepat. Karena menggunakan anggaran, kalau salah investasi dan strategi akan menjadi salah semuanya,” tambahnya./
