BANDUNG, Bisnistoday.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan strategi penanganan banjir Bandung, khususnya di kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan genangan. Penanganan banjir dinilai membutuhkan solusi lintas wilayah karena aliran air tidak mengenal batas administratif.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanganan banjir di Bandung Selatan, terutama kawasan di selatan Jalan Soekarno-Hatta, membutuhkan pendekatan berbeda antara wilayah timur dan barat.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat, (2/10/2026).
Menurut Farhan, penanganan banjir Bandung membutuhkan anggaran besar. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan pembiayaan untuk penanganan kawasan timur saja diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
Bandung Timur Butuh Kolam Retensi
Untuk kawasan timur, mulai dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan pendekatan baru untuk mengendalikan limpasan air.
Farhan menjelaskan, sebelumnya terdapat konsep menjadikan kawasan timur sebagai semacam “tol air” dengan memperbesar saluran agar air dapat mengalir lebih cepat menuju kawasan selatan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian membuat kapasitas saluran air menuju kawasan selatan diperkecil. Dampaknya, aliran air kembali tertahan dan berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Sebagai alternatif, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan banjir dengan pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelas Farhan.
Kolam retensi tersebut nantinya berfungsi menampung limpasan air sebelum air dipompa kembali. Farhan menyebut, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu banyak berfungsi sebagai area penampungan air.
Namun, seiring perkembangan kawasan, sebagian area tersebut kini telah berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.
Farhan mengatakan pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks. Karena itu, kebutuhan anggarannya juga cukup besar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan banjir tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Bandung Selatan Barat Perlu Kolaborasi Daerah
Selain kawasan timur, persoalan banjir Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Wilayah tersebut mencakup Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Ia mengatakan pendekatan yang diperlukan adalah solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Dengan pendekatan tersebut, penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu tanpa terhambat batas administratif antardaerah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Farhan menuturkan keterlibatan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam menangani persoalan lingkungan yang saling berkaitan.
Ia mencontohkan penanganan persoalan di kawasan Bandung Utara yang melibatkan sejumlah daerah di sekitar Kota Bandung.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ungkapnya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah untuk mencari solusi penanganan banjir Bandung Raya.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya.
