JAKARTA, Bisnistoday- Komisi VII DPR mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan, khususnya pertambangan yang sudah tidak beroperasi. Demikian salah satu dari sebelas kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian ESDM secara virtual di Jakarta, Selasa (19/1).
“Komisi VII DPR mendorong Menteri ESDM untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutatan dan pemerintah daerah terkait pengawasan pertambangan khususnya illegal mining dan dampaknya terhadap lingungan,” kata Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut.
Selanjutnya, Komisi VI DPR mendesak Menteri ESDM untuk menyampaikan data secara detail terkait penyerapan anggaran TA 2020 dan penghematan belanja pada refocusing dan realokasi belanja TA 2021 sebesar Rp 1.102.718.422.
Kemudian, Komisi VII DPR sepakat dengan Menteri ESDM agar rencana program anggaran untuk kegiatan aspirasi masyarakat TA 2021 dapat dikoornasikan dengan Komisi VII guna menyusun matriks pelaksanaan program tersebut, untuk pelaksanaan program yang akan dimulai pada Februasi.
Untuk kesimpulan ini Komisi VII DPR memberi catatan. “Untuk koordinasi pelaksanaan penyusunan matriks program Aspirasi Masyarakat agar staf senior setiap eselon I berkoordinasi dengan Kepala Bagian Sekretarian dan Tenaga Ahli Komisi VII DPR yang ditunjuk untuk dilaporkan kepada Anggota Komisi VII DPR,” kata Sugeng.
Kesimpulan lainnya, Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk mengupayakan mempercepat implementasi Program EBTKE dalam rencana target bauran energi tahun 2025.
Komisi VII DPR, lanjut Sugeng, mendesak Menteri ESDM untuk menugaskan Litbang ESDM dalalam pengembangan program pompa air bertenaga surya. Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan data secara detail pengadaan fatty acid methyl ester (FAME) dengan badan usaha untuk diperdalam pada rapat dengar pendapat Panja Migas selanjutnya.
Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM untuk segera menidaklanjuti keputusan raker pada 25 Juni 2020 perihal anggaran bagian anggaran tersendiri BPH Migas.
Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk membuat keputusan yang dapat memerlancar pelaksanaan pembangunan pabrik Electric Vehicle Battery serta kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk melakukan sosialisasi alih teknologi terkait PJU TS dan Konventer Kit.
Kesimpulam terakhir, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan kepada Komisi VII DPR paling lambat tanggal 1 Februari 2021.
Capaian Kinerja Minerba
Sementara itu, dalam rapat tersebut Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan sejumlah capaian kinerja Kementerian ESDM di sisi sektor mineral dan batubara (minerba)
Ia menyampaikan, percepatan pembangunan smelter bertambah 4 unit, kemudian penyusunan kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara (insentif royalti dan formula harga khusus untuk hilirisasi0.
Selanjutkan, kata Arifin, peningakatan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalamdalam negeri (137,5 juta ton), dan pengawasan dan penilaian reklamasi pascatambang berbasis teknologi pengideraan jarak jauh (7.025 hektare).
Sementara produksi batubara di tahun 2020 mencapai 561 juta ton. Sedangkan domestic market obligation (DMO) batubara sebesar 132 juta ton. Kemudian ada 29 smelter yang telah dibangun sepajang tahun 2020./
