www.bisnistoday.co.id
Selasa , 17 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Nasional Mendag Busan Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kadin ke Komisi VI DPR
Nasional

Mendag Busan Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kadin ke Komisi VI DPR

Mendag Busan
MENTERI PERDAGANGAN, Budi Santoso saat rakor dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (16/11).
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Pemerintah mendorong penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah yang berisi masukan terhadap RUU tersebut. Mendag Busan menyerahkan DIM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI mengenai RUU Kadin di Gedung DPR, Jakarta. Mendag Busan mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, selaku koordinator penyusunan DIM Pemerintah.

“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025–2029. Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan menyampaikan, Kadin memiliki posisi yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kadin berperan menghimpun suara dunia usaha, menyampaikan masukan kebijakan, hingga membantu pelaku usaha untuk tumbuh serta masuk ke rantai pasok dan pasar global. Namun, undang- undang yang saat ini berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri telah berlaku hampir empat dekade.

“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis. RUU Kadin mengatur organisasi sekaligus menata cara negara dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Mendag Busan.

DIM Pemerintah berisi masukan dari Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Hukum; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat enam pokok masukan yang diajukan pemerintah. Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional. Kedua, kedudukan dan fungsi Kadin diperjelas dengan tetap mencakup advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.

Ketiga, menyelaraskan pelaksanaan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan Industri.

Selanjutnya, keempat, memperkuat peran Kadin dan keanggotaannya dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, hingga kemitraan usaha besar dengan UMKM. Kelima, memperkuat tata kelola dan pengawasan Kadin dengan memastikan pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, diaudit, serta diatur secara terintegrasi. Keenam, mengenai ketentuan peralihan Kadin untuk menyesuaikan AD/ART setelah UU baru berlaku.

“Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR. Kami memohon dukungan seluruh pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM Pemerintah ini,” ujar Mendag Busan.

Perkuat Peran KADIN

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, mendukung diperbaruinya UU Kadin. Menurutnya, pembaruan UU Kadin akan makin memperkuat peran Kadin. “Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Adisatrya.

Pada raker tersebut, Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan RUU tentang Kadin dilaksanakan melalui Panja RUU Kadin. Selain itu, Komisi VI DPR RI menargetkan penyelesaian pembahasan RUU Kadin dapat rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027./

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Tanam Serentak
Nasional

Manfaatkan Awal Musim Hujan, Kementan Percepat Gerakan Tanam Serentak

KAB.TAPIN, Bisnistoday.co.id – Mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan nasional menjadi...

Diskusi Media
Nasional

Industri Media Harus Mampu Membangun dan Meningkatkan Kualitas Komunikasi

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Inovasi media massa tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan teknologi,...

Nasional

BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Perkuat Sinergi dengan PWI 

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat memperkuat sinergi dengan...

DIskon tarif
Nasional

Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Beri Insentif Tiket Dan Gelar Program Motis Nataru 2026/2027

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan program Stimulus...