Setiap tahunnya, tanggal 30 September menjadi momen reflektif bagi bangsa Indonesia. Bukan sekadar hari biasa, tetapi titik pijak untuk mengingat kembali tragedi berdarah yang mengguncang fondasi negara: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Peristiwa yang terjadi pada 1965 ini tidak hanya merenggut nyawa para perwira tinggi TNI, tetapi juga menjadi awal dari pergolakan politik besar yang mengubah arah sejarah Indonesia.
Tepat 60 tahun lalu, pada dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan yang mengaku bernama Gerakan 30 September melancarkan aksi penculikan terhadap tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Enam di antaranya berhasil diculik dan dibunuh, jasadnya dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen S. Parman, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen R. Suprapto, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Ajudan Pierre Tendean juga turut menjadi korban, disertai beberapa perwira lainnya yang gugur dalam aksi tersebut.
Aksi itu dipimpin oleh Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa, yang mengklaim bahwa gerakan tersebut bertujuan mencegah kudeta dari Dewan Jenderal yang diduga akan menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, klaim itu tidak pernah terbukti secara meyakinkan. Justru, peristiwa ini menjadi pemicu kehancuran PKI dan kebangkitan rezim Orde Baru di bawah Soeharto
Kontroversi yang Tak Kunjung Usai
Meski telah berlalu enam dekade, perdebatan soal siapa dalang sebenarnya di balik G30S masih bergema. Versi resmi yang dicanangkan Orde Baru menyebut PKI sebagai otak utama. Namun, sejumlah peneliti dan sejarawan menantang narasi ini. Cornell Paper, karya Benedict Anderson dan Ruth McVey, misalnya, menyebut bahwa keterlibatan PKI tidak sejelas yang digambarkan. Bahkan, beberapa teori menyebut bahwa Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kekacauan tersebut
Misteri ini makin diperkuat oleh fakta bahwa banyak dokumen sejarah terkait peristiwa ini masih tertutup rapat. Diskusi terbuka soal G30S sering kali masih dianggap tabu di ruang publik, meski tuntutan keadilan dan kebenaran terus datang dari kalangan korban dan sejarawan.
Peringatan sebagai Pengingat Bersama
Di masa Orde Baru, peringatan G30S PKI digelar secara masif. Film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer ditayangkan setiap tahun di seluruh stasiun televisi. Upacara tabur bunga di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, menjadi tradisi nasional. Namun, sejak era reformasi, intensitas peringatan mulai meredup. Film itu tak lagi diputar secara wajib, dan narasi seputar G30S mulai beragam.
Namun, di beberapa daerah, peringatan tetap dilakukan secara simbolis. Bendera dikibarkan setengah tiang, upacara militer digelar, dan sekolah-sekolah mengadakan kegiatan edukasi sejarah. Di Yogyakarta, misalnya, pemerintah setempat menekankan pentingnya memaknai peristiwa ini sebagai pelajaran menjaga persatuan bangsa.
Generus Baru, Tugas Lama
Bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa ini, G30S PKI mungkin hanya sekadar pelajaran sejarah di bangku sekolah. Namun, makna yang terkandung jauh lebih dalam. Tragedi ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan terhadap ideologi ekstrem, baik dari kiri maupun kanan. Ia juga menjadi bukti bahwa perpecahan politik bisa berujung pada kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kita tidak bisa memungkiri bahwa 1965 adalah tragedi kemanusiaan. Tugas kita sekarang adalah mendekatkan fakta-fakta sejarah kepada publik, agar pelajaran dari kekelaman masa lalu bisa dijadikan bekal untuk masa depan,” ujar sejarawan muda dari Universitas Gadjah Mada, Andi Prasetyo, dalam seminar daring yang diadakan pekan lalu.
Menutup Lembar, Bukan Melupakan
Peringatan G30S PKI bukan soal membuka luka lama, tapi soal mengingat agar tidak mengulang. Dalam konteks kebangsaan yang semakin heterogen, memaknai sejarah secara kritis dan terbuka menjadi kunci untuk membangun solidaritas nasional. Sejarah bukan monopoli satu pihak, melainkan warisan bersama yang harus dikelola dengan kebijaksanaan.
Di tengah ketidakpastian global dan gejolak politik dalam negeri, pelajaran dari G30S tetap relevan: bahwa ideologi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan bisa berujung pada bencana. Dan bahwa kekuasaan yang tidak terkendali bisa menjadi bumerang bagi keutuhan bangsa.“Sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu waktu untuk diceritakan kembali.”
Jakarta, 30 September 2025
Tim redaksi dikutip dari berbagai sumber
