www.bisnistoday.co.id
Rabu , 28 Oktober 2026
Home EKONOMI Ekonomi & Bisnis MTI : Integrasi dan Kelembagaan Layanan Transportasi Harus Ditingkatkan
Ekonomi & BisnisNasionalNASIONAL & POLITIK

MTI : Integrasi dan Kelembagaan Layanan Transportasi Harus Ditingkatkan

Social Media


JAKARTA,Bisnistoday-Setelah badai wabah covid-19 mulai menurun, aktivitas masyarakat kembali meningkat. Peningkatan mobilitas orang dan barang dari berbagai asal dan berbagai tujuan memberikan pengaruh pada kehandalan sektor transportasi untuk melayani semua pergerakan tersebut.


“ Jika sistem dan kelembagaan transportasi terlambat beradaptasi dan melakukan berbagai upaya pengembangan, maka keterlambatan tersebut akan menimbulkan masalah pada sektor transportasi secara keseluruhan. “ kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI )Tory Damantoro dalam “Transportation Outlook 2023, di Jakarta, Jumat (30/12).

Tory menjelaskan , biaya transport akan meningkat, pencemaran udara akan terus mengancam keseimbangan lingkungan, dan ada waktu, biaya, dan peluang yang terbuang percuma akibat masalah klasik di sektor transportasi.


Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan sistem transportasi. Ada program yang sudah mencapai hasil tapi ada yang masih belum mencapai hasil. Seluruh program membutuhkan evaluasi dari berbagai pihak seperti masyarakat (pengguna dan pengamat), akademisi, pelaku usaha, termasuk pengambil kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran baik dan kurang baik suatu program. Sehingga, peluang melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi terbuka.


Tory menambahkan pembinaan oleh Kementerian Perhubungan terhadap seluruh unit pelaksana harus dilakukan. Pembinaan meliputi menyiapkan sistem kelembagaan, sumberdaya, tugas dan fungsi, mekanisme monev, dan pembiayaan.

“Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan BTS harus dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan. “

Kemenhub harus terus dapat meningkatkan kapasitas anggaran agar BTS bisa diterapkan di seluruh kota utama di Indonesia. Menurut data APEKSI (asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia) terdapat 98 kota (wali kota) di Indonesia.

“Kemenhub perlu menyiapkan prosedur dan agenda agar dapat menerapkan BTS di seluruh anggota APEKSI.”

Tory menegaskan integrasi layanan transportasi perkotaan harus ditingkatkan. Secara bersamaan, kota dilayani swasta” yang oleh “angkutan tergabung dalam Organda. Seluruh rute yang dibuka dan dioperasionalkan harus dapat memberikan layanan perjalanan optimal kepada masyarakat pengguna.

“Setiap simpul harus menjadi lokasi kegiatan ekonomi bernilai tinggi. Karena itu, arahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan harus dapat lebih jelas. “tegas Tory.

Upaya melakukan marketing pengembangan integrated transport system harus dilakukan mengingat berbagai konsep pengembangan sudah ada di pemerintah. Masukan dari berbagai pihak sudah cukup banyak sehingga perlu dikombinasikan dan penyesuaian saja.


Tory juga mengingatkan penerapan MLFF diharapkan dapat berjalan optimal pada 2023 dan 2024. Pada dasarnya masyarakat sudah cukup paham, tetapi perlu ada sosialisasi dan prosedur yang mudah dalam menerapkan kebijakan ini. Kemudahan masyarakat untuk mengakses teknologi dan menggunakannya dengan mudah menjadi hal yang sangat penting diperhatikan oleh operator atau pelaksana di lapangan (BUJT).

“ Persiapan penerapan diyakini akan berjalan efektif asalkan proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik. “

Selain itu BPJT dan BUJT perlu terus bersinergi dalam melaksanakan kebijakan zero ODOL di jalan tol. Toll road akan menjadi percontohan bagi pelaksanaan zero ODOL di jalan raya. Karena itu, pemerintah harus konsisten dan berkomitmen untuk menjalankan larangan ODOL d jalan tol untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

“Sebab, keberadaan truk ODOL sering menjadi masalah bagi pengendara lain karena membutuhkan respon khusus ketika kendaraan ODOL berada di sekitar kendaraan lainnya.”

Isu penting yang tidak boleh diabaikan adalah isu keselamatan penerbangan. Setiap peristiwa kecelakaan yang menelan korban jiwa atau tidak akan memberikan informasi tentang penyebab terjadi kecelakaan. Zero tolerance pada sektor transportasi udara harus menjadi prinsip utama.

Optimalisasi, keamanan dan kenyamanan penyeberangan antar pulau perlu jadi perhatian. Sebagai negara kepulauan dan mayoritas luas lahan adalah laut maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan dan membangun sistem kemaritiman yang handal. Setiap pelabuhan harus memilik fungsi spesifik yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai barang.

Setiap kapal yang akan berlayar harus memiliki persyaratan dan tidak ada toleransi pada gejala kerusakan dan kesalahan penanganan. Program yang menjadi fokus untuk meningkatkan keselamatan bisa dalam bentuk kampanye keselamatan, surat kebangsaan kapal, peningkatan kualitas auditor ISM (International Safety Management Code).

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Jalan Tol
Nasional

Ditjen Hubdat Tingkatkan Koordinasi Langkah Strategi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

JAKARTA, Binsistoday.co.id - Guna mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal...

Tanah Ulayat
Nasional

Kementerian ATR/BPN Jangkau Belasan Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan Puluhan Bidang Tanah Ulayat

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Melalui pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan...

Dirjen Embun Sari
Nasional

UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik...

Produk Baja
Ekonomi & Bisnis

Alokasi Gas Industri Topang Peningkatan Utilisasi Manufaktur

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan penambahan alokasi gas...