JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6). Rapat Kerja ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia serta dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Inspektur Jenderal Sunraizal, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Dharmawan, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Andi Tenrisau serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Melalui Rapat Kerja kali ini, Kementerian ATR/BPN mengajukan pagu anggaran indikatif untuk tahun 2021 yakni sebesar Rp8.667.115.137.000. Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa ada sembilan rencana kerja Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2021. “Sembilan rencana kerja tersebut sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, salah satu rencana kerja tersebut adalah terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Reformasi Birokrasi tersebut difokuskan pada, pertama, penguatan kelembagaan, yang kedua, penerapan human capital management, ketiga, melakukan penguatan kerangka regulasi, keempat melakukan tata kelola dan layanan berbasis elektronik, kelima adalah menerapkan manajemen risiko, quality control serta manajemen strategis, dan terakhir penguatan penelitian dan pengembangan,” ungkap Sofyan A. Djalil.
“Saat ini, banyak Kantor Pertanahan kami sudah menerapkan zona integritas sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.”Sofyan Djalil
Selain Reformasi Birokrasi, rencana kerja tersebut adalah (1) Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat Kabupaten/Kota; (2) Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan Pada Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Percepatan PTSL dan Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Reforma Agraria; (4) Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemilikan Tanah; (5) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; (6) Pengelolaan Pemanfaatan Pengendalian Tanah dan Ruang yang Berkualitas; (7) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; serta (8) Digitalisasi Data Pertanahan.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan program kerja tahun 2020 juga diungkap oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan peserta RDP kali ini. “Hingga tanggal 20 Juni 2020, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 6.098.936 bidang tanah melalui PTSL, yang sebagian besar berupa sertipikat tanah. Kami akan mendistribusikan sertipikat tanah tersebut kepada masyarakat melalui video conference,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam penyampaian aspirasi, Zulfikar Aras Sadikin, anggota Komisi II DPR RI mengungkapkan dukungannya atas permintaan pagu indikatif tersebut. Menurutnya yang terpenting hasil dari program yang akan dilaksanakan ke depan. “Anggaran berbasis kinerja, apapun itu pasti saya dukung karena yang paling penting menghasilkan output serta outcome yang lebih baik dan tentu saja mencapai target yang sangat baik,” kata Zulfikar Aras Sadikin.
