JAKARTA, Bisnistoday – Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) mendesak semua pihak untuk mendorong implementasi ekonomi berkelanjutan. Khususnya untuk pemerintah diminta untuk mencabut aturan yang tidak berpihak kepada ekonomi berkelanjutan. Hal ini ditegaskan, Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
Tata Mustasya sebagai wakil dari Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-THE) menyampaikan, beberapa tuntutan menyangkut stakeholder. Pertama, melakukan penuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reorientasi dan realokasi anggaran dan belanja publik -termasuk pendanaan BUMN.
Kedua, lanjut dia, mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan yang berpihak pada eksploitasi alam (ekstraktivisme) yang tidak berkelanjutan dan menerapkan kebijakan yang mendukung transisi hijau di lima sektor prioritas (energi dan transportasi, konsumsi berkelanjutan dan manufaktur, agrikultur berkelanjutan dan maritim, kehutanan dan penggunaan lahan, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon).
Hal lainnya, ketiga, mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi transisi menuju energi bersih dan terbarukan serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), serta menuntut pemerintah untuk mendesak negara maju mencapai NZE sebelum 2050.
Selanjutnya, keempat, dalam keteranganya Tata meminta dunia usaha untuk menjalankan praktik usaha yang ramah lingkungan, mengakselerasi transisi menuju model produksi yang rendah karbon, rendah polusi dan mengimplementasikan extended producer responsibility (EPR) serta merancang rantai pasok yang sirkular untuk memastikan keekonomian pemanfatan kembali produk yang sudah selesai masa pakainya.
Mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, akademisi, dan tokoh agama, dan media masa berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengajak komunitasnya menjalankan pola hidup konsumsi berkelanjutan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengedepankan sains dan menolak fake news.
Seperti diketahui, K-TEH merupakan komunitas yang mencakup beberapa asosiasi yakni Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Climate Policy Initiative (CPI), EcoMosque, Greenpeace Indonesia, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jaringan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Indonesia (Jaring Haliki), Trend Asia serta Xurya Daya Indonesia./
