JAKARTA, Bisnistoday- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan memberikan kontribusi positif pada keuangan negara ternyata kondisinya justru sebaliknya. Saat ini, banyak mengeruk uang negara dan jadi beban fiskal.
“Dari 91 perusahaan BUMN kita yang terdiri dari 12 Perusahaan Umum (Perum) dan 79 Perseroan, ternyata pada tahun tutup buku 2021 hanya memberikan target setoran laba kepada negara dari sumber kekayaan negara dipisah (KND) sebesar Rp37,1 triliun. Dari jumlah itu pun baru disetor sebesar Rp35,5 triliun pada sementer I tahun 2022 ini,” kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto di Jakarta, Selasa (9/8).
Padahal, lanjut Suroto, dari subsidi pemerintah untuk BUMN jumlahnya sangat besar sekali. Sebut saja salah satunya misalnya subsidi bunga untuk perbankkan besarnya tahun 2021 adalah sebesar Rp30,1 triliun.
Hal yang memprihatinkan lagi, BUMN andalan yang diharapkan memberikan setoran ke negara adalah dari perbankkan. Padahal perbankkan BUMN itu justru yang banyak mendapatkan subsidi dan juga bentuk insentif lainya berupa modal penyertaan, dana penempatan, dana restrukturisasi, dan lain lain.
Padahal, lanjut Suroto, BUMN perbankkan adalah perusahaan go public, dimana artinya seharusnya mencari modal dari pasar modal bukan dari pemerintah. Selain memperlemah moral kerja bankir juga merusak daya saing perbankkan kita dan yang pasti menambah beban fiskal pemerintah yang sudah terus mengalami defisit necara pembayaran.
Menurut Suroto, tindakan yang dilakukan juga dapat disebut amoral karena keuntungan yang didapat itu berasal dari subsidi negara dan diberikan bagian keuntunganya kepada pihak asing. Sebut saja misalnya untuk 81 persen dari saham publik Bank BRI yang sudah dikuasai asing.
Dari 91 BUMN yang ada ternyata 41 perusahaan dalam posisi merugi. Bahkan banyak yang dalam posisi terjerat utang dan beban bunga yang cukup besar. Sehingga secara keseluruhan BUMN butuh bantuan likuiditas yang menyedot penambahan modal dari pemerintah sebesar Rp79 triliun pada tahun 2021 saja.
Suroto mengambil contoh PT Garuda Indonesia yang dalam posisi rugi dan musti ditopang dari bantuan negara untuk melunasi utangnya yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp8,1 triliun dan kerugian sebesar Rp38,7 triliun. Belum lagi kerugian dari PT Jiwasraya yang harus menyedot uang pemerintah untuk setoran modal baru hingga Rp19 triliun.
Selain itu, dikarenakan beban utang dari BUMN yang secara keseluruhan sebesar Rp7.161 triliun dari nilai asset keseluruhan Rp10.017 triliun maka posisi keuangan BUMN sebetulnya banyak yang habis disedot untuk membayar bunga dari para kreditor.
Dari keuntungan bersih sebelum pajak dan bunga (EBIT) sebesar Rp317.1 triliun ternyata untuk membayar bunganya saja sudah Rp89.3 triliun atau sebesar 28 persen. Dimana ini menandakan adanya rentabilitas perusahaan yang buruk.
Dari 91 BUMN yang ada ternyata 34 perusahaan laporan keuanganya tidak teraudit (unaudited). Ini artinya validitas dari laporan keuanganya juga cukup diragukan.
Di era digital ekonomi, sekelas perusahaan BUMN yang mengelola uang triliunan rupiah namun keuanganya tidak audited itu tentu sangat memprihatinkan.
Hal yang mengalami kemunduran signifikan dari kinerja Kementerian BUMN sebagai institusi pembina perusahaan BUMN adalah tidak ditampilkanya laporan keuangan konsolidasi BUMN yang dulu dapat diakses oleh publik. “Ini juga menandakan bahwa transparansi publiknya semakin menurun,” pungkasnya./
