JAKARTA, Bisnistoday – Kasus pailitnya PT Bali Ragawisata (PT BRW), yang diajukan oleh salah satu pemilik modalnya sendiri, dinilai berpotensi sebagai bentuk penyalahgunaan pranata hukum kepailitan. Permohonan ini disinyalir sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab pembayaran utang yang telah disepakati secara sah dengan para kreditur melalui skema perdamaian (homologasi) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Seyogyanya, pranata kepailitan tidak dijadikan sarana untuk ‘mengemplang’ kewajiban, melainkan digunakan secara bijak dan proporsional dalam situasi di mana debitur benar-benar tidak mampu membayar utangnya,” kata praktisi hukum senior dari CorraLegal Lawfirm, Mohamad Kadri, kepada media di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, ketika mekanisme ini disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya para kreditur, tetapi juga ekosistem dunia usaha secara lebih luas, karena menggerus kepercayaan terhadap kepastian hukum dan integritas pelaku usaha.
Sebelumnya telah diberitakan bahwa permohonan pembatalan homologasi PKPU dengan pemohon Lily Bintoro bersama PT Bhumi Cahaya Mulia kepada PT BRW telah diterima oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat. Kadri menilai sistem hukum kepailitan di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan mendasar karena tidak disyaratkannya uji insolvency secara objektif untuk menyatakan suatu perusahaan pailit.
“Celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk memanfaatkan hukum, padahal debitor masih memiliki kemampuan finansial,” ujarnya.
Namun, Kadri menekankan pentingnya peran dan integritas para hakim di Pengadilan Niaga. Menurut dia, hakim juga harus memiliki kepekaan untuk tidak sekadar terpaku pada konstruksi hukum formal, melainkan mampu menggali substansi dan menilai niat sebenarnya di balik permohonan pailit. “Hakim harus peka terhadap adanya rekayasa hukum dan berani menolak upaya-upaya yang jelas-jelas menyimpang dari asas keadilan,” kata mantan Komite Komisaris BUMN ini.
Secara etika, Kadri menilai menjadi penting juga untuk menyerukan kepada seluruh pelaku usaha untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam menjalankan bisnis. Komitmen moral terhadap kewajiban yang telah disepakati, kata dia, menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Lantas, jika putusan pailit telah dijatuhkan di tingkat pertama, Kadri mengatakan upaya hukum kasasi tentu dapat diajukan sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam pertimbangan hukum atau fakta yang tidak digali secara utuh. “Ini menjadi jalan hukum yang sah untuk melindungi kepentingan para pihak, khususnya kreditur, yang dirugikan oleh putusan tersebut,” ujar pengacara yang juga aktif sebagai penyanyi dengan nama panggung Kadri Karmila ini.
Kadri juga mengusulkan kondisi ini bisa menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk meninjau kembali Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, guna merumuskan norma-norma yang lebih ketat dan berkeadilan. “Reformasi regulasi di bidang ini menjadi krusial untuk memperkuat perlindungan bagi para kreditur dan menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia,” tutup Kadri, sejalan dengan kekhawatiran kuasa hukum PT BRW, Evan Togar Siahaan, yang menilai ada upaya sistematis mempailitkan perusahaan tersebut.
