JAKARTA, Bisnistoday- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri terkait untuk menjaga ketersediaan bahan pangan menjelang puasa yang akan dimulai pada pekan ketiga Maret 2023.
Permitaan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas (ratas) di istana kepresidenan, Jakarta (24/2). Ratas dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi.
“Hari ini Bapak Presiden mengumpulkan kita dalam rapat terbatas, terdiri dari Pak Menko, menteri bahkan Kapolri dan unsur-unsur terkait termasuk Bulog. Bapak Presiden secara detil mencoba mengecek satu per satu dari 12 komoditi yang ada,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.
Komoditi yang dicek antara lain, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, gula, khususnya dalam rangka ketersediaan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang akan datang.
Syahrul mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri untuk bersama-sama mengecek buffer stock bahan pangan tersebut di lapangan.
“Neraca kita sampai dengan Maret alhamdulillah cukup tersedia dan ini berarti bahwa distribusi logistik harus kita benahi, perbaiki dan kerja sama dengan pemda, para gubernur, para bupati,” ungkap Syahrul.
Presiden secara khusus menyoroti ketersediaan beras pada periode Januari – Maret. “Karena ini berkaitan dengan Kementan, akan ada panen raya sekitar 1 juta hektare pada Februari dan Maret ini sehingga peak dari panen raya akan terjadi di sekitar bulan ini,” tambah Syahrul.
Tidak ketinggalan kerja sama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk menjaga distribusi pangan.
“Yang lain tentang minyak goreng. Saya tentu tidak dalam kompetensi tetapi minyak goreng ini dilaporkan juga sama, neraca kita cukup tersedia. Mudah-mudahan saat Ramadhan dan Idul Fitri nanti semua bisa berjalan sesuai harapan,” ungkap Syarul.
Sedangkan terkait bahan pangan yang masih berasal dari impor seperti daging, Presiden Jokowi memerintahkan agar menteri juga menjaga ketersediaannya.
“Daging importasi, Bapak Presiden betul-betul meminta semua menteri memberikan perhatian yang serius hingga tidak ada hambatan dalam ketersediaan sampai di daerah,” kata Syahrul.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden secara khusus meminta ketersediaan beras.
“Beliau memang agak keras untuk memastikan stok ada. Pertama beras, dalam satu bulan ke depan kita panen raya maka Bulog diperintahkan langsung untuk siap-siap mulai menaikkan harga gabah kering panen/gabah kering giling supaya Bulog bisa menyerap,” kata Arief.
Perlu Sinergi
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman menekankan sinergi dari hulu ke hilir menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan, yang sekaligus menjadi fokus kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2023.
“Inilah fokus tahun kedua GNPIP, judulnya kita melakukan sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional,” kata Aida.
Aida menuturkan sinergi dan inovasi harus dilakukan end to end atau terintegrasi dari hulu sampai ke hilir mulai dari produksi, pengelolaan panen dan pascapanen hingga pemasaran. GNPIP berupaya untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi.
“Sinergi dan inovasi itu kunci penguatannya adalah kita melakukan end to end jadi dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Sinergi dan inovasi tersebut juga dilengkapi dengan gerakan-gerakan konkret untuk memastikan ketahanan pangan pada 2023 seperti kerja sama antardaerah dan komitmen operasi pasar menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).
Aida mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan ketersediaan pasokan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi tantangan anomali cuaca dan musim kemarau lebih kering pada 2023.
“Pangan ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat kita. Jadi mari kita penuhi kebutuhan dasar itu dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,” ujarnya./
