Bagaimana praktek sistem politik kenegaraan bekerja sangat sangat menentukan kualitas hidup warga negara tersebut. Termasuk bagi rakyat yang awam urusan politik. Seapatis apapun, mereka tetap akan terkena dampaknya. Inilah diskripsi singkat bagaimana praktek rill politik pragmatik kenegaraan di Indonesia. Diskripsi dari praktek riil politik di lapangan.
Partai politik didirikan oleh beberapa kalangan elite. Mereka adalah keturunan-keturunan raja dan mereka yang mengaku masih berbau bangsawan, agamawan hebat dan keturunan-keturunannya, anak-anak pendiri republik dan pahlawan, para konglomerat dan anak anaknya, sarjana dan sebagian mahasiswa yang pandai, para aktifis hukum, politik, sosial yang menonjol, artis dan selebritis viral dan juga pemimpin-pemimpin militer dan polisi purna karya yang bersemangat.
Partai-partai dideklarasikan dan membentuk sekretariat dan kepengurusan dari tingkat pusat hingga cabang, anak cabang dan ranting sampai di pelosok-pelosok. Untuk ini partai politik butuh biaya besar.
Prakarsa pendirian partai itu bisa saja berasal dari kelompok elite yang telah saya sebut di atas. Untuk membiayainya juga mudah saja, asal mampu mengakomodir kepentingan elite konglomerat kaya dan jaring-jaring konglomerat kapitalis kelas global, semua kelar.
Kalaupun inisiatifnya datang dari seorang intelektuil miskin, kalau dirasa rasional dan mampu mengakomodir kepentingan para elite konglomerat kaya dan juga jejaring kapitalis kelas dunia, semua mudah saja.
Partai-partai itu didirikan tidak harus dengan satu garis ideologi yang jelas dan kuat. Tapi asal ada tokohnya yang populis viral, dan ada ‘bohir’ penyokong biaya partai.
Rakyat banyak kemudian dimobilisasi untuk gabung. Kalaupun banyak yang tidak peduli dan tidak percaya dengan program partai yang didirikan, atau tidak setuju dengan calon-calon anggota parlemen (legislatif) dan calon presiden, gubernur dan bupati/ walikota (eksekutif), rakyat tetap akan diminta memilih calon-calon anggota legislatif dan eksekutif yang diverifikasi dan dikurasi oleh pimpinan tertinggi partai.
Milik Pimpinan Partai
Pimpinan partai di Indonesia itu menjadi sangat berkuasa. Mereka dalam posisi sangat menentukan siapa yang berhak mendapat tiket untuk menjadi calon anggota legilatif dan atau eksekutif. Tidak ada demokrasi walaupun partai itu isinya mereka yang mengaku sebagai demokrat atau pejuang demokrasi sekalipun.
Nah, kepentingan elite kaya dan elite politik itu dua hal. Elite politik ingin dapat kekuasaan, dan elite kaya ingin keruk keuntungan besar dari kekuasaan. Saat ini, bahkan lebih dasyat formasinya, elite-elite kaya itu sendiri juga yang jadi pimpinan partai. Jadi bisa lebih efektif dan efisien.
Hasilnya hari ini adalah anggota parlemen dan eksekutif yang terpilih adalah mereka yang memble melihat fakta penderitaan rakyat, peraturan dan kebijakan yang untungkan kepentingan elite politik dan elite kaya, kapling-kapling jabatan dan proyek untuk elite dan cucunguk-cucunguk pembelanya dan kerusakan dimana-mana.
Kalau ada kritik, apakah itu datang dari mahasiswa kritis, atau dari para aktifis sejati pasti akan mudah sekali digebuk. Anggaran negara disediakan sangat besar untuk biayai tentara dan polisi. Akibatnya sudah pasti, rakyat banyak hidup dalam lumpur derita kemiskinan berkelanjutan, anak anak muda menjadi susah dapat pekerjaan, kualitas kebodohan dimana mana semakit akut akurat, layanan publik yang buruk, dan uang pajak dikorup dimana mana.
Kedaulatan Rakyat Jelata
Bagaimana untuk mengubah keadaan tersebut?. Jawaban mereka yang pesimistik adalah sulit. Tidak mungkin. Lalu mereka memilih kompromistis dan menumpang dalam gerbong kekuasaan.
Harapan besar untuk ciptakan riil kedaulatan rakyat itu tinggal kepada mereka yang disebut oleh Gramsci, intelektuil organik. Adalah mereka para intelektuil yang masih memiliki kemurnian berfikir jernih dan tidak mudah tergoda rayuan dunia. Scholar tapi cum aktifis, yang tak mudah dipatahkan atau fibengkokkan pikiranya oleh godaan kebutuhan imannen keseharian, dan pikiranya membumbung digerakan oleh hal hal yang transenden spirutual.
Lalu apa langkah penting yang musti mereka dilakukan, tentu mereka musti mobilisasi rakyat. Bagaimanapun sulitnya. Sebab tugas pertama reformis itu memang mobilisasi orang.
Isunya bisa bermacam macam, soal ketimpangan, ketidakadilan pajak, soal penindasan rakyat, kerusakan lingkungan, atau apapun itu. Fakta fakta lapangan harus dapat disajikan dengan valid, juga tentu disajikan secara ilmiah populis dan masif.
Mereka selain melakukan tugas mobilisasi rakyat juga musti pandai mengorganisir diri dalam bangun organisasi organisasi radikal dan revolusioner bersama rakyak. Organisasi-organisasi itu semestinya adalah dalam bentuk koperasi mandiri dan bukan andalkan sokongan donor.
Jika rakyat massa termobilisir menjadi kuat, dan organisasi rakyat mandiri dalam bentuk koperasi telah berjalan dan berkembang dimana mana maka sesungguhnya kedaulatan rakyat itu telah ada. Jadi dengan sendirinya sesungguhnya elit oligarki dan plutokrat atau elit politik dan elit kaya serta cucunguknya itu menjadi tak lagi punya legitimasi, tak relevan lagi./
Oleh: Suroto Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
