JAKARTA, Bisnistoday Memasuki tahun anggaran 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar memberi dampak nyata bagi sektor industri nasional.
Sepanjang 2025, sektor manufaktur masih menjadi motor utama perekonomian. Industri Pengolahan Nonmigas mencatat pertumbuhan 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,01 persen. Nilai manufacturing value added Indonesia juga mencapai USD 265,07 miliar dan menempatkan Indonesia sebagai yang terbesar di ASEAN
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pengelolaan program yang efektif dan akuntabel. “Capaian kinerja industri perlu didukung tata kelola yang tepat sasaran agar memberi dampak nyata bagi pengembangan industri nasional,” ujarnya dalam Kick Off Pelaksanaan DIPA 2026 di Jakarta.
Hingga akhir 2025, realisasi total pagu DIPA Kemenperin mencapai 83,30 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 82,41 persen. Sementara itu, realisasi pagu efektif sudah menyentuh 97,65 persen. Meski begitu, pencapaian tersebut tetap dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran ke depan
Kemenperin juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut dan meraih penghargaan “Reksa Bandha” atas tata kelola Barang Milik Negara.
Industri Lebih Tangguh, Inklusif, dan Hijau
Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026, industri pengolahan nonmigas ditargetkan tumbuh 5,51 persen dengan kontribusi 18,56 persen terhadap PDB. Kontribusi ekspor ditargetkan 74,85 persen, sementara sektor industri diharapkan menyerap 14,68 persen tenaga kerja nasional dan mendorong produktivitas hingga Rp126,20 juta per orang per tahun.
Untuk menopang target tersebut, investasi industri dipatok mencapai Rp852,90 triliun. Pemerintah juga mendorong pemerataan pembangunan agar kontribusi nilai tambah industri di luar Jawa mencapai 33,25 persen, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca sebesar 6,79 juta ton CO₂ ekuivalen di sektor prioritas
Program prioritas mencakup hilirisasi, pengembangan kawasan industri, penguatan bahan baku, peningkatan SDM, modernisasi teknologi, hingga penerapan industri hijau. “Seluruh program diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional dan daya saing global,” tegas Menperin.
Pemulihan Bencana hingga Panggung Dunia
Pada 2026, Kemenperin mengelola pagu DIPA Rp2,5 triliun lebih, dengan porsi besar diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program. Selain itu, terdapat anggaran RO (Rincian Output) Khusus senilai Rp299,9 miliar untuk tiga agenda utama seperti, Pelaksanaan amanat regulasi dan program prioritas presiden, Pemulihan industri kecil pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada pameran internasional INNOPROM 2026.
“Pulih saja tidak cukup masyarakat butuh pulih lebih cepat,” ujar Menperin, menegaskan pentingnya mempercepat kebangkitan sektor industri kecil di daerah terdampak.
Di ujung paparannya, Agus Gumiwang menegaskan kembali arah kebijakan Kemenperin: setiap rupiah anggaran harus berdampak, mendukung program prioritas, dan memperkuat peran industri sebagai motor pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan./
