JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera melakukan pendampingan kepada koperasi-koperasi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah masa tanggap darurat berakhir.
Tahapan pemulihan dan pemberdayaan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan koperasi yang terdampak bencana.
“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
Wamenkop Farida yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1). Rakor dipimpin Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Data sementara, koperasi terdampak bencana di Aceh ada 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes Merah Putih. Kemudian di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatera Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Wamenkop Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga.
Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif. Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.
“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.
Rapat tersebut juga membahas integrasi bantuan lintas Kementerian/ Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan.
“Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.
Menko menambahkan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana, pmerintah segera membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana lintas Kementerian/Lembaga.
