JAKARTA, Bisnistoday- Keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) menyebabkan sejumlah kerugian seperti infrastruktur jalan yang cepat rusak dan kecelakaan lalu listas. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) negara dirugikan sebesar Rp43 triliun setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan akibat truk ODOL.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan hal tersebut dalam acara diskusi dari bertajuk “Jalan Bebas ODOL, Demi Keselamatan” di Jakarta, Selasa (8/3).
Menhub mengatakan, truk-truk dengan muatan berlebih ini juga sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah. “Sebagian besar angkutan barang, di mana 74 sampai 93 persen melanggar ketentuan. Angkutan barang menjadi penyumbang kecelakaan terbesar setelah sepeda motor,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah menyusun peta jalan menuju Indonesia bebas ODOL 2023.
Selain upaya pengawasan dan penegakan hukum yang terus digencarkan, sejumlah upaya lainnya juga ditempuh guna mewujudkan kebijakan tersebut.
Upaya tersebut antara lain pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi jembatan timbang, hingga penguatan regulasi.
Di samping itu, dilakukan juga pengaturan tarif angkutan logistik, rekayasa tata cara muat kendaraan barang jaringan logistik, akreditasi pengujian kendaraan bermotor, hingga kompensasi untuk penguji dan petugas pengawasan lalu lintas.
Selanjutnya, penerapan e-manifest, e-tilang, sistem manajemen keselamatan, e-log book, pengaturan daya dukung jalan dan jembatan yang terhubung dengan command center.
Budi Karya menambahkan, Kemenhub juga terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di antaranya Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Pemda hingga asosiasi pengusaha transportasi logistik guna mencapai tujuan Indonesia bebas ODOL 2023.
“Hal ini diupayakan juga dengan mengakomodir saran dan masukan pengguna jalan, masyarakat hingga aspirasi pengusaha dan pengemudi angkutan barang,” pungkasnya.
Minta Diundur
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Gunawan mengharapkan pemerintah untuk memberikan perpanjangan waktu penerapan kebijakan bebas truk muatan dan dimensi lebih atau ODOL dari rencana diberlakukan pada Januari 2023 menjadi 2025.
Ia mengatakan, akibat pandemi industri paling tidak membutuhkan waktu dua tahun untuk bisa keluar dari krisis. “Sehingga sangat tepat bila pemberlakuan Zero ODOL diberikan injury time atau perpanjangan waktu dua tahun menjadi 1 Januari 2025,” katanya.
Sejak disepakati oleh tiga Menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perindustrian) pada awal Februari 2022 tentang relaksasi Zero ODOL yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2023, para industri kaca mulai melakukan peremajaan truk tua, namun percepatan peremajaan truk tersebut terhenti karena pandemi.
Dengan perpanjangan waktu tersebut, kata Yustinus, memungkinkan pelaku industri dan pengusaha angkutan mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk peremajaan truk.
“Memang alternatif moda angkutan kereta api sudah dicoba, namun mandek tidak mencapai 1 persen dari total angkutan karena tidak efisien,” ujarnya./
