www.bisnistoday.co.id
Jumat , 20 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Hukum Vonis Bebas Hakim PN Surabaya kepada Ronald Tannur Jadi Preseden Buruk
Hukum

Vonis Bebas Hakim PN Surabaya kepada Ronald Tannur Jadi Preseden Buruk

Gugaan Pembunuhan
PN Surabaya jatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Komisi III DPR menduga ada modus hanky panky di balik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dugaan ini berdasarkan pernyataan majelis hakim bahwa korban, almarhum Dini Sera Afrianti, meninggal dunia bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur, melainkan karena alkohol.

“Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim bilang, oh ini meninggal karena alkohol,” kata  Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat memimpin rapat audiensi Komisi III DPR bersama keluarga korban penganiayaan Dini Sera Afrianti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/07). Ia menambahkan, tiga hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka “sakit” semua.

Politisi Partai Nasden itu juga mengaku heran atas alasan hakim tersebut yang pada akhirnya memutuskan vonis bebas kepada Ronald Tannur. “Saya juga punya teman, pemabuk semua, tetapi enggak ada yang pernah meninggal, paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuma gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol,” tuturnya.

Untuk itu, Sahroni menilai vonis bebas majelis hakim PN Surabaya kepada Ronald Tannur menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan Tanah Air. “Preseden buruk yang terjadi di republik ini, di PN Surabaya,” tandasnya.

Mengenai dugaan praktik lancung hakim PN Surabaya itu, Sahroni pun menanyakan kepada kuasa hukum korban apakah sudah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah berproses bapak, hari ini kami sudah ke KY (Komisi Yudisial), berlanjut kemudian ke Badan Pengawasan MA (Mahkamah Agung), yang ke KPK kami sedang membuat analisisnya, segera kami laporkan,” jawab kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfarauq.

Seperti diberitakan, pada Rabu (24/07), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan oleh kepolisian mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat.

Selain itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut.

Dorong Pencekalan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur yang dijatuhkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agar tidak ke luar negeri.

“Menjadi concern kami soal pencekalan. Kami akan maksimal mendorong kepada Imigrasi ya, aparat terkait agar melakukan pencekalan,” kata Habiburokhman.

Upaya tersebut, kata dia, akan dimaksimalkan pihaknya, mengingat perkara yang menjerat putra dari politisi anggota DPR Fraksi PKB non-aktif Edward Tannur itu belum inkrah.

“Kami sedang juga akan mendorong ya dilakukan pencekalan kepada si Ronald ini karena memang perkara ini belum inkrah ya, masih kasasi, seharusnya bisa dilakukan pencekalan karena memang belum inkrah, masih proses hukum,” tuturnya.

Pencekalan, lanjut dia, dilakukan agar terdakwa Ronald Tannur tidak melarikan diri ke luar negeri sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. “Akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum kalau sudah diputus, si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia,” ucapnya./

 

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Hukum

Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Konspirasi Pembunuhan Presiden

JAKARTA,Bisnistoday.co.id — Pengacara dan Pakar Hukum Djamaludin Koedoeboen memberikan apresiasi tinggi kepada...

Penyerahan-Aset-Sitaan-Kejari-Indramayu.
Hukum

LPS Terima Hasil Sitaan dari Kejari Indramayu

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menyerahkan secara resmi uang hasil...

Hukum

BPA dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar

JAKARTA, Bisnistoday - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kejaksaan...

Presiden Prabowo
Hukum

JPPI Soroti Dua Putusan MK soal Pendidikan yang Belum Tuntas di Era Prabowo

BANDUNG, Bisnistoday.co.id - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Jaringan Pemantau...