JAKARTA, Bisnistoday – Warga yang terdampak pembangunan proyek investasi di Pulau Rempang, Kepulaluan Riau tidak akan direlokasi ke Pulau Galang. Mereka akan direlokasi ke Tanjung Banun yang masih terletak di Pulau Rempang juga.
Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia saat jumpa pers, di Gedung Kementerian Unvestasi/BKPM Jakarta, Senin (25/9).
Bahlil mengatakan warga yang terdampak pergeseran tempat tinggal akan mendapatkan kompensasi berupa tanah seluar 500 meter persegi lengkap dengan sertifikat hak milik serta rumah tipe 45 senilai Rp120 juta.
“Kemudian timbul pertanyaan dari rakyat ‘Bagaimana kalau rumah kami lebih dari Rp120 juta, contoh Rp500 juta?’ Maka dari BP Batam pakai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) sebagai lembaga independen untuk menghitung. Kalau memang dia Rp500 juta, maka kita kasih Rp120 juta ditambah lagi Rp380 juta, jadi tidak ada yang dirugikan,” ujar Bahlil.
Selain itu, kata Bahlil, selagi proses pembangunan permukiman baru berlangsung, warga terdampak pergeseran akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang sewa rumah sementara sebesar Rp1,2 juta untuk setiap kepala keluarga.
Bahlil menyebutkan di permukiman warga Pulau Rempang yang baru nantinya, juga akan dibangun berbagai fasilitas penunjang, seperti jalan, tempat penampungan ikan, akses air bersih, puskesmas, fasilitas sanitasi, sekolah, masjid, hingga pesantren.
“Setelah pergeseran di mana mereka punya tambak ikan, mereka punya tanaman, mereka punya perahu, itu pun dihitung dan dikompensasikan sesuai aturan yang berlaku. Hak-hak rakyat jadi perhatian kita semua,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menegaskan bahwa tanggal 28 September bukan menjadi tenggat waktu bagi warga untuk melakukan pemindahan. Pihaknya masih menentukan tenggat waktu pergeseran yang tidak merugikan warga maupun investor.
“Kita kasih waktu lebih dari itu, tapi kita juga harus ada batasan, kita cari titik tengah yang baik supaya saudara kita ini bisa bergeser dengan baik, tapi usaha dari para investor bisa kita lakukan sesuai apa dari perencanaan,” kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan hingga saat ini dari 900 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak hampir 300 kepala keluarga bersedia untuk melakukan pergeseran tempat tinggal secara sukarela.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9), memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk menyelesaikan urusan investasi di Pulau Rempang dengan cara kekeluargaan, dengan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat sekitar.
Pilih Tinggal di Ruko
Secara terpisah, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait menyebutkan bahwa warga Rempang yang bersedia pindah sementara, lebih memilih untuk tinggal di ruko atau menyewa rumah.
“Data yang masuk ke kami itu, mereka sudah ada yang meninjau sendiri ruko, ada yang meninjau sendiri rumah. Kebanyakan dari mereka memang tidak mau tinggal di rumah susun (rusun), karena mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan di kampung yang ada halamannya. Jadi saat ini pilihannya adalah di ruko dan di rumah, kalau di rusun mereka memang tidak mau,” ujar Ariastuty.
Dia menjelaskan, sampai saat ini sesuai estimasi perhitungan dari tim BP Batam, ada sekitar 400 ruko yang tersedia dan 63 rumah yang tersedia di wilayah Kota Batam. “Tapi memang kalau rumah ini kan harus ada listrik dan air, itu sedang proses pemasangan. Saat ini, yang sudah terpasang ada 15 rumah,” katanya.
Untuk perlengkapan rumah milik warga yang hendak pindah, BP Batam juga akan memberi bantuan berupa mobil untuk mengangkut barang-barang pindahan. “Dibantu BP Batam semua mobilisasinya, dan bagi yang ingin pindah mulai hari ini juga sudah bisa, tinggal menghubungi kami,” ucapnya.
Ariastuty mengatakan, sampai saat ini sudah lebih 30 persen warga yang bersedia pindah dari 4 kampung, yang merupakan tahap pertama proses relokasi atas proyek Rempang Eco-City. “Sudah lebih dari 30 persen yang bersedia pindah,” ujar dia./
