JAKARTA, Bisnistoday- Indonesia termasuk negara yang rentah terdampak perubahan iklim. Hal ini ditandai dengan kenaikan tren emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sekitar 4,3 persen per tahun, tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat celcius per tahun, dan kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 cm per tahun.
Risiko yang ditimbulkan dari perumahan iklim tersebut, antara lain kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem laut, penurunan kualitas kesehatan, dan kelangkaan pangan.
“Jika hal tersebut tidak dimitigasi, maka yang terjadi adalah perumahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, potensikerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66 persen hingga 3,45 persen dari total PDB,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustaaf Manoppo dalam acara Workshop bertajuk “Strategi Blue Carbon Indonesia untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contibutions (NDC) dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Jakarta, Selasa (24/01).
Untuk memitigasi hal tersebut, kata Victor, Pemerintah Indonesia melaksanakan komitmen-komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Di antaranya, protokol Kyoto (1987), Bali Roadmap (2007), Copenhagen Accord (2009), Paris Agreement (2015), Katowice Climate Package (2019), dan Glasgow Pacts (2021).
Konsekuensi dari kesepakatan tersebut, lanjut Victor, adalah pemenuhan target penurunan emisi dan konsekuensi pembiayaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
Indonesia, kata Victor, berkomitmen untum menurunkan laju emisi sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan pendanaan internasional dan telah ditingkatkan melalu dokumen Enhace NDC (2022).
Victor melanjutkan, estimasi biaya mitigasi perubahan iklim hingga tahun 2030 mencapai Rp4.002,43 triliun, dan kebutuhan pembiayaan terbesar berasal dari sektorenergi dan transportasi yang sebesar Rp3.500 triliun. “Sumber pembiayaan terdiri dari berbagai sumber domesktik maupun internasional,” tambahnya.
Dua Mandat
Terkait hal tersebut, KKP memegang dua mandat dalam pengendalian perubahan iklim. Pertama sebagai penanggung jawab isu ocean dan climate Indonesia untuk konvensi iklim. Kedua sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor keluatan.
“Sebagai target ke depan KKP akan memasukan sektor karbon biru ke sektor kelautan di dalam dokumen NDC kedua di tahun 2023 dan implementasi nilai ekonomi karbon untuk karbon bury khususnya lamun,” jelasnya.
Victor mengungkapkan, mangrove, lamun, rawa payau merupakan ekosistem ekonomi biru yang memegang peranan penting dalam pengendalian perubahan iklim. Tak hanya berperan meningkatkan ketahanan masyarakat dan pulau-pulau kecil, tetapi ekosistem ini juga mampu mengurangi emisi GRK 4 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan ekosistem yang ada di darat.
Victor merincikan, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 3,36 juta hektare mangrove dan dari hasil perhitungan awal KKP, hutan bakau dapat menyerap 14 miliar ton karbon dengan perkiraan nilai moneter kurang lebih 66 miliar dolar AS
Ekosistem karbon biru Indonesia lainnya yaitu lamun yang memang hingga saat ini belum terlalu diperhatikan dengan perkiraan luas 1,8 juta hektare. “Ekosistem lamun di Indonesia memiliki kemampuan menyerap 790 juta ton karbon (CO2) dengan perkiraan nilai moneter sebesar 35 miliar dolar AS,” tandasnya./
