www.bisnistoday.co.id
Minggu , 22 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat
NASIONAL & POLITIK

PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin, 5 Maret 2021, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai ketua umum.

Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, menilai terpilihnya Moeldoko bisa membenahi partai dan kembali mengangkat marwah Demokrat sebagai partai yang demokratis.

“Harapan saya, pak Moeldoko bawa Demokrat kembali seperti dulu. Demokrat yang demokratis, yang beri peluang dan ruang kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang profesional,” kata Sri di Jakarta dikutup Sabtu, 6 Maret 2021.

“Pak Moeldoko harus mengkonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti,” lanjutnya.

Hasil KLB yang di bacakan oleh Jhoni Allen Marbun juga menunjuk politikus senior Demokrat, Marzuki Alie menjadi ketua dewan pembina.

Sri menyarankan, Moeldoko harus merangkul seluruh tokoh sesepuh partai yang ikut berjuang membesarkan Demokrat. Disamping itu, Moeldoko juga disarankan mengadopsi pembentukan pengurus Demokrat seperti era Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi.

“Kalau bisa beliau lakukan silaturahim kepada para sesepuh dan pendiri partai. Kedua, pak Moel harus konsolidasikan kader-kader muda yang juga ditinggalkan. Dan ketiga, pak Moeldoko harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan profesional,” jelas Sri.

Sri yakin kepengurusan Demokrat dibawah Moeldoko akan diakui dan mendapatkan legalitas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia mencontohkan berkaca dari kasus dualisme partai, ada peluang pengurus Demokrat versi KLB bisa diakui pemerintah. 

“Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi, itu semua tergantung kepada Menkum HAM,” tutur Sri.

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

NASIONAL & POLITIK

Pakar UPI Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa, Kelayakan Habitat Alas Purwo Dipertanyakan

BANDUNG, Bisnistoday.co.id - Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional...

Ketua Umum Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) Ferdiansyah Rusman. (dok:Pribadi)
NASIONAL & POLITIKPolitik & Keamanan

PBI Dukung Dasco Dampingi Prabowo

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan figur berpengalaman untuk memperkuat...

Konferensi Internasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia ke-5 (KPPTI ke-5) di Malang, Jawa Timur, Rabu (4/11). (dok:Ist)
HumanioraNASIONAL & POLITIK

Kecerdasan Buatan Menuntut Perubahan Peran Pustakawan

MALANG, Bisnistoday.co.id – Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) membuka Konferensi Internasional...

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Ferdinan Adinoto memimpin rapat koordinasi bersama Pejabat Pengawas untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan pertanahan.
NasionalNASIONAL & POLITIK

Kantah Palangka Raya Perkuat Pengawasan Kinerja Internal

PALANGKA RAYA, Bisnistoday.co.id – Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto,...