www.bisnistoday.co.id
Selasa , 21 April 2026
Home NASIONAL & POLITIK PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat
NASIONAL & POLITIK

PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin, 5 Maret 2021, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai ketua umum.

Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, menilai terpilihnya Moeldoko bisa membenahi partai dan kembali mengangkat marwah Demokrat sebagai partai yang demokratis.

“Harapan saya, pak Moeldoko bawa Demokrat kembali seperti dulu. Demokrat yang demokratis, yang beri peluang dan ruang kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang profesional,” kata Sri di Jakarta dikutup Sabtu, 6 Maret 2021.

“Pak Moeldoko harus mengkonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti,” lanjutnya.

Hasil KLB yang di bacakan oleh Jhoni Allen Marbun juga menunjuk politikus senior Demokrat, Marzuki Alie menjadi ketua dewan pembina.

Sri menyarankan, Moeldoko harus merangkul seluruh tokoh sesepuh partai yang ikut berjuang membesarkan Demokrat. Disamping itu, Moeldoko juga disarankan mengadopsi pembentukan pengurus Demokrat seperti era Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi.

“Kalau bisa beliau lakukan silaturahim kepada para sesepuh dan pendiri partai. Kedua, pak Moel harus konsolidasikan kader-kader muda yang juga ditinggalkan. Dan ketiga, pak Moeldoko harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan profesional,” jelas Sri.

Sri yakin kepengurusan Demokrat dibawah Moeldoko akan diakui dan mendapatkan legalitas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia mencontohkan berkaca dari kasus dualisme partai, ada peluang pengurus Demokrat versi KLB bisa diakui pemerintah. 

“Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi, itu semua tergantung kepada Menkum HAM,” tutur Sri.

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

Beritasatu Network

TRADE EXPO INDONESIA 2025

SOROTAN BISNISTODAY

Related Articles

NasionalNASIONAL & POLITIK

Pahami Proses Pengurusan Kesesuaian Tata Ruang untuk Pengembangan Usaha

JAKARTA. Bisnistoday - Setiap pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya memerlukan izin Kesesuaian...

Kantor Pertanahan Palangka Raya Perbarui Zona Nilai Tanah
NasionalNASIONAL & POLITIK

Kantor Pertanahan Palangka Raya Perbarui Zona Nilai Tanah

PALANGKA RAYA, BisnisToday – Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi...

HumanioraNASIONAL & POLITIK

BRI Life Berbagi Kebahagiaan Anak-Anak Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, Bisnistoday - PT Asuransi BRI Life mengadakan kegiatan berbagi berkah Ramadan...

HumanioraNASIONAL & POLITIK

BUMN Mudik Gratis 2026, Akan Berangkatkan Lebih 100 Ribu Pemudik

JAKARTA, Bisnistoday – Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program...