www.bisnistoday.co.id
Sabtu , 14 Desember 2024
Home NASIONAL & POLITIK PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat
NASIONAL & POLITIK

PPI : Moeldoko Harus Hilangkan Politik Dinasti Demokrat

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin, 5 Maret 2021, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai ketua umum.

Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, menilai terpilihnya Moeldoko bisa membenahi partai dan kembali mengangkat marwah Demokrat sebagai partai yang demokratis.

“Harapan saya, pak Moeldoko bawa Demokrat kembali seperti dulu. Demokrat yang demokratis, yang beri peluang dan ruang kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang profesional,” kata Sri di Jakarta dikutup Sabtu, 6 Maret 2021.

“Pak Moeldoko harus mengkonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti,” lanjutnya.

Hasil KLB yang di bacakan oleh Jhoni Allen Marbun juga menunjuk politikus senior Demokrat, Marzuki Alie menjadi ketua dewan pembina.

Sri menyarankan, Moeldoko harus merangkul seluruh tokoh sesepuh partai yang ikut berjuang membesarkan Demokrat. Disamping itu, Moeldoko juga disarankan mengadopsi pembentukan pengurus Demokrat seperti era Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi.

“Kalau bisa beliau lakukan silaturahim kepada para sesepuh dan pendiri partai. Kedua, pak Moel harus konsolidasikan kader-kader muda yang juga ditinggalkan. Dan ketiga, pak Moeldoko harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan profesional,” jelas Sri.

Sri yakin kepengurusan Demokrat dibawah Moeldoko akan diakui dan mendapatkan legalitas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia mencontohkan berkaca dari kasus dualisme partai, ada peluang pengurus Demokrat versi KLB bisa diakui pemerintah. 

“Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi, itu semua tergantung kepada Menkum HAM,” tutur Sri.

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TAWWAFI TOUR LUNCURKAN PAKET UMROH

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

BPN Palangka Rayas sosialisasikan aplikasi Sentuh Tanahku kepada warga, Kementerian ATR BPN
NasionalNASIONAL & POLITIK

BPN: Pakai Aplikasi Sentuh Tanahku Urusan Lebih Mudah

PALANGKA RAYA, Bisnistoday - Bosan antre di kantor pertanahan? kini, urusan tanah...

Ilham Permana Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar angkat bicara soal situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat yang terancam dari kerusakan lingkungan dan aktivitas wisatawan ia meminta Kementerian Pariwisata segera mengambil langkah cepat
NASIONAL & POLITIKPolitik & Keamanan

Ilham Permana: Situs Gunung Padang Dalam Bahaya

JAKARTA, Bisnistoday - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, angkat bicara...

Kepala BPN Palangka Raya, Kantor Pertanahan Palangka Raya, Kementerian ATR/BPN
NasionalNASIONAL & POLITIK

BPN Palangka Raya: Sengketa Tanah Kini Mampu Ditekan

PALANGKA RAYA, Bisnistoday – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya...

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Uunk Din Parunggi
EDITOR'S VIEWHukumNASIONAL & POLITIK

GTRA Bogor Selesaikan 40 Sengketa Lahan Historis

BOGOR, Bisnistoday - Setelah penantian panjang selama empat dekade, warga Desa Gunung...