JAKARTA, Bisnistoday – Secara umum beberapa treatment prioritas Paslon Prabowo-Gibran untuk pemberantasan korupsi yaitu, aspek kultur, struktur, edukasi, literasi, pencegahan, penindakan semua pemangku kepentingan, cukup masuk akal dan tidak beretorika berlebihan. Meski, semua itu butuh koordinasi, harmonisasi, berkolaborasi untuk memberantas korupsi secara berkelanjutan.
“Prabowo bertekad untuk menempatkan hukum, HAM dalam visi dan misi Prabowo Gibran, di posisi paling depan, dan Prabowo mengaku pada saat situasi dunia yang masih belum kondusif, Indonesai saat ini masih relatif, aman tenteram, bertumbuh cukup tinggi, keadaan ini akan dilanjutkan,” ungkap Syahnan Phalipi, Pengamat Kebijakan Publik, Ketua Dewan Pengarah Kawulo Alit Indonesia (KAI), akademisi serta praktisi usaha mikro di Jakarta, Minggu (17/12).
Menurutnya, tentang HAM di Papua, bahwa problemnya adalah gerakan separatisme, sehingga butuh penegakan hukum, pendekatan ekonomi serta melindungi segenap rakyat Papua. Prabowo setuju dengan kedepankan dialog, meski keadilan harus tetap ditegakkan. “Ini tidak mudah kudu harus merangkul para pihak,” ujarnya.
Sementara, mengenai demokrasi, Prabowo -Gibran sudah menilai berjalan cukup baik. ”Tentang demokrasi sudah cukup baik, contohnya Anies R Baswedan datang ke rumah Pak Prabowo untuk calon Gubernur Jakarta dan Dia terpilih jadi Gubernur DKI saat itu padahal mereka adalah berseberamgan dengan penguasa saat itu, berarti demokrasi itu nyata.”
Selain itu, lanjut Syahnan, Prabowo Gibran setuju semua penegak hukum harus ditambah pendapatannya agar bekerja optimal, lqntas semua kita harus patuh kepada konstitusi.
“Terkait Keputusan MK dari aspek hukum sudah kelar final dan mengikat selanjutnya kekuasaan tertinggi ya rakyat. Serahkan saja kepada rakyat untuk memilih siapapun.Solusi polusi di jakarta, pemerintah harusnya hadir,” tegasnya.
Terkait kasus HAM 98, menurut Syahnan, selalu timbul setiap lima tuhunan, padahal yang dulu kena kasus sekarang justru membela Prabowo berarti tidak ada masalah.
“Kita harus selalu ingat tentang penjajahan, bahwa kita senantiasa ingin hilangkan, penindasan, tegakkan keadilan menuju kemakmuran kesejahteraan, demokrasi, tidak boleh mengorbankan kesatuan, persatuan dan kerukunan bangsa yang sudah terajut,” tambahnya.//
