JAKARTA, Bisnistoday – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi rencana program strategis yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai langkah afirmatif terhadap ketimpangan wilayah pesisir. Pegiat nelayan ini memberikan beberapa masukan penting terkait pelaksanaan program KNMP tersebut.
“Mampu menjadikan koperasi desa sebagai pengelola utama aset KNMP dengan akuntabilitas komunitas. Selain itu, mewajibkan keterlibatan organisasi nelayan, perempuan, dan adat dalam proses perencanaan dan pengawasan,” ujar Ketua Umum KNTI Dani Setiawan di Jakarta, Selasa (3/6).
“Demikian juga, Kopdes mengintegrasikan standar ekologi pesisir sebagai indikator keberhasilan program. Serta terakhir, memasukkan KNMP dalam sistem perencanaan ruang dan wilayah (RTRW dan RZWP3K).”
Menurut Dani, Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi kampung harapan apabila dibangun dari tiga fondasi utama yakni kemandirian ekonomi komunitas, kedaulatan politik nelayan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Tanpa itu, kita berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun wilayah tanpa membangun manusianya,” cetusnya.
“KNMP tidak cukup dibangun hanya dengan menyediakan anggaran untuk membangun infrastruktur. Ia harus ditopang oleh struktur sosial-ekonomi masyarakat yang mandiri, ruang kedaulatan komunitas yang utuh, dan perlindungan ekologi pesisir yang berkelanjutan,” ujarnya.
Tiga Perhatian Utama
Guna mengimplementasi program KNMP ini, Ketua KNTI Dani Setiawan menjelaskan, pertama bahwa fokus kemandirian ekonomi komunitas. Program KNMP menawarkan fasilitas lengkap mulai dari SPBUN, cold storage, hingga sentra kuliner. Namun, fakta menunjukkan bahwa kemandirian tidak tumbuh dari fasilitas, melainkan dari kontrol komunitas atas produksi dan distribusi ekonomi.
“Tanpa pembagian manfaat yang adil dan kontrol komunitas atas asset dan sumber daya ekonomi, KNMP hanya akan menjadi pabrik ketergantungan baru.”
Kedua, lanjut Dani, kedaulatan politik nelayan yakni perlunya penegasan mekanisme pelibatan komunitas secara sistematis dan mengikat. Hal ini dapat didorong kepada pemerintah daerah untuk mengikutsertakan organisasi nelayan, kelompok perempuan, dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan.
“Pembangunan pesisir tanpa kedaulatan komunitas hanya akan memperluas ketimpangan dan delegitimasi sosial terhadap negara. Kampung nelayan bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek politik yang memiliki hak atas ruang, skema pendanaan, dan agenda-agenda pembangunan. Tanpa mekanisme deliberatif, pembangunan kampung rentan dipolitisasi atau diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal.”
Serta ketiga, tambah Dani, keberlanjutan lingkungan yakni, perlunya menetapkan indikator lingkungan sebagai ukuran keberhasilan. Infrastruktur dibangun di wilayah-wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap krisis ekologis, mulai dari abrasi, polusi plastik, hingga kerusakan terumbu karang.
“Ekonomi pesisir hanya akan hidup jika lingkungannya pulih. Kita tidak bisa menukar pembangunan jangka pendek dengan krisis ekologis jangka panjang. Pembangunan infrastruktur harus didahului dengan kajian dampak lingkungan partisipatif (AMDAL partisipatif). Dan juga pengelolaan kawasan harus terintegrasi dengan upaya restorasi mangrove, pengurangan emisi, dan perlindungan zona tangkap tradisional.“//
