Ahli Bahasa UPI Ingatkan Tantangan Besar di Balik Rencana Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah

BANDUNG, Bisnistoday – Meski dinilai visioner, rencana pemerintah menjadikan bahasa Portugis sebagai pelajaran prioritas menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Ahli Bahasa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kholid Harras, menyoroti minimnya sumber daya manusia.

“Indonesia praktis kekurangan guru bahasa Portugis maupun Spanyol,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Ia menilai Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam pengajaran bahasa asing yang sudah ada, seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Jepang, dan Korea.

“Yang sudah lama diajarkan saja kondisinya belum baik, apalagi menambah bahasa baru,” tegasnya.

Kholid mencontohkan, di Bandung jumlah SMA dengan jurusan bahasa sangat terbatas, sementara mayoritas sekolah masih berfokus pada jurusan IPA dan IPS.
Keterbatasan guru tersertifikasi di bidang bahasa menjadi hambatan utama.

Selain itu, minat masyarakat terhadap bahasa Portugis dan Spanyol masih rendah.

“Bagi banyak orang tua dan siswa, bahasa Inggris tetap dianggap sebagai mata uang global paling bernilai,” katanya.

Tanpa bukti manfaat konkret, kebijakan ini dikhawatirkan hanya diminati kalangan urban dan memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah.

Tantangan lain adalah integrasi kurikulum yang semakin padat dan berorientasi ujian.

“Menambah bahasa baru berarti menambah beban belajar siswa. Tanpa reformasi struktural, ini bisa memperburuk stres pelajar dan meningkatkan angka putus sekolah,” jelasnya.

Kholid juga menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan, terutama di kawasan timur Indonesia.

“Buku ajar dan akses internet masih jadi kemewahan di beberapa daerah,” ujarnya.

Mengacu pada teori Second Language Acquisition (SLA) dari Krashen, Chomsky, dan Vygotsky, Kholid menegaskan penguasaan bahasa baru memerlukan lingkungan dan motivasi yang mendukung.

Untuk itu, sebelum rencana ini diterapkan nantinya, pemerintah perlu terlebih dulu menyiapkan ekosistem pembelajaran yang matang dari kurikulum, guru, hingga komunitas bahasa. Tidak cukup hanya target administratif.

“Kebijakan ini punya potensi strategis besar, tapi tanpa perencanaan matang, bisa berakhir sebagai simbol diplomatik semata gagah di forum internasional, tapi rapuh di ruang kelas,” pungkasnya. DN