JAKARTA, Bisnistoday – Wacana penerapan windfall tax atau pajak atas keuntungan luar biasa kembali mengemuka ditengah ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga komoditas. Para akademisi menilai kebijakan ini penting untuk menjaga keadilan distribusi serta memperkuat stabilitas fiskal nasional.
Dalam seminar publik bertajuk “Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Kebijakan Windfall Tax untuk Indonesia” yang digelar Universitas Paramadina, Kamis (23/4), Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis, Ahmad Badawy Saluy, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi keuntungan sumber daya alam. “Negara harus hadir untuk memastikan keuntungan luar biasa ini hadir tidak hanya untuk segelintir pihak,” tegasnya.
Menurut Saluy, pengelolaan sumber daya alam tidak semata soal peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif guna menghindari ketimpangan akibat konsentrasi keuntungan di sektor tertentu.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, mengingatkan bahwa kondisi global masih dibayangi risiko geopolitik, termasuk konflik Iran–Amerika Serikat. “Risiko geopolitik masih tinggi, dan ketidakpastian global ini sangat memengaruhi dinamika harga komoditas, khususnya energi,” ujarnya.
Ia menambahkan, lonjakan harga komoditas bukan fenomena baru. Pada 2008, harga minyak dunia yang melampaui 100 dolar AS per barel mampu mendorong penerimaan negara hingga melampaui target. “Pada 2008, berkat kenaikan harga minyak, penerimaan negara kita bahkan melampaui target hingga 10 persen,” jelasnya.
Lemahnya Kelembagaan
Di sisi lain, akademisi Universitas Paramadina, M. Rosyid Jazuli, menyoroti lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan keuntungan luar biasa. “Kita belum memiliki lembaga yang secara khusus mengelola windfall profit, padahal kita punya banyak benchmarking dari negara lain,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya tata kelola yang baik dengan mencontohkan negara seperti Norwegia. “Hal yang perlu diteladani adalah independensi, aturan fiskal yang ketat, diversifikasi investasi global, serta transparansi yang radikal,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. Ariyo DP Irhamna mengungkapkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur penerimaan negara. “Kontribusi minyak bumi terhadap PNBP SDA turun drastis dari 64 persen pada 2009 menjadi 34 persen pada 2024,” paparnya./
