JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah belum lama ini mengesahkan (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. rasarnya mendadak, seperti geledek di siang bolong. Apakah ini, ada kaitannya dengan kekhawatiran berlebihan, Presiden Jokowi terhadap nasib IKN yang sepi peminat?
Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang bertajuk Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut & BUMN Karya, di Jakarta, Jumat (9/6) secara daring. Hadir pembicara Prof Didin S Damanhuri, Dr M Said Didu, Sulfikar Amir PhD, serta Dr Fadhil Hasan.
Prof Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi Politik dari IPB ini mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi membalas kunjungan para investor ke Singapura dengan menawarkan berbagai fasilitas sangatlah aneh. Mengapa Presiden seperti khawatir terhadap kelanjutan proyek IKN Nusantara, di Kaltim tersebut.
“Jadi tafsir, bahwa ada barter antara IKN Nusantara dengan kebijakan pasir laut itu, sengat kuat. Sebenarnya juga, dibalik barter ini ada apa? Apakah memang peminat IKN itu sepi?” cetusnya.
Wajar saja, lanjut Didin, karena memang Singapura membutuhkan pasir untuk memperluas daratanya. Hingga tahun 2030 nanti, diperkirakan kebutuhan pasir untuk semenanjung Singapura mencapai 4 miliar m3. “ini tentu bisnis gurih, karena hitunganya sudah triliunan rupiah, dan siap pemainnya, sudah diketahui banyak orang yakni pemburu rente,” ujarnya.
Dengan perluasan daratan, maka Singapura secara jangka panjang akan memperkuat geopolitik nya. Sedangkan di Indonesia, akan menguntungkan para pemburu rente yang mengambil keuntungan sesaat. “Jangan-jangan ini sudah disetting lama, baru diterbitkan PP-nya,” ucapnya.
Didin menduga, kebijakan yang diterbitkan yang tidak sejalan dengan kebijakan lainnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan ataupun Kepres yang diterbitkan oleh Presiden Megawati sebelumnya ada kepentingan politik menjelang pipres dan pileg 2024.
“Mengapa ini terjadi setiap jelang pemilu, parpol diketahui pasti butuh banyak biaya. Bahkan pengamat politik pernah menilai biaya pemilu di Indonesia paling mahal,” terangnya.
Sebagai gambaran saja, lanjut Didin, iuntuk menabur duit serang fajar butuh setidarnya Rp 6 triliun.Menjadi Bupati berkisar puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bagaimana pilpres membutuhan puluhan triliun yang harus disiapkan.”Ini belum termasuk mahar politik, apabila tokoh meng endores calon legislative atau calon pejabat,” tuturnya.
Jadi, lanjut Didin, fenomena biaya politik yang tinggi harus mengorbankan sumber daya alam dijual, pemerintahan korup, transparansi hilang dan menutup mata terhadap bagaimana kondisi keterjangkauan kemampuan masyarakat (affordability).”Pengerukan pasir, juga akan mendorong konflik sosial, merusak lingkungan dan seharusnya, batalkan saja PP ekspor pasir itu,” tegasnya.
Kondisi Bertolak Belakang
Fadhil Hasan, Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, negara Singapura sekarang sudah semakin luas dibanding dengan pulau aslinya. Kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan pasir laut bertolak belakang dengan semangat pemerintah sendiri untuk program hilirisasi industri.
“Ekspor pasir lait jelas bertolak belakang dengan niat pengembangan hilirisasi industri. Ekspor material pasir adalah SDM. Dan ini tidak dapat dipisahkan dari pertukaran investasi IKN dengan ekspor pasir,” ujarnya.
Fadhil menuturkan, sesuai pidato Presiden Jokowi baru-baru ini di Singapura, kelihatan sudah muncul kekhawatiran berlebihan. Sekelas Presiden RI, malah meyakinkan investor Singapura itu, dengan menegaskan kembali, akan memberikan kebijakan khusus serta program kelonggaran pajak dan lainnya.
Butuh Penambahan Ruang
Akademisi dari NTU, Sulfikar Amir PhD mengatakan, perekonomian di Indonesia memang sudah jauh dilewati oleh Singapura. Sekarang, Indonesia berpendapatan sekitar 4.100 USD per kapita, sedangkan Singapura sudah mencapai 60 ribu USD per kapita.
“Singapura memiliki moto yang kuat, bahwa dirinya tidak boleh perekonomiannya bergerak lambat. Pendudukan, khawatir sudah tertinggal dari negara tetangganya karen merdeka baru beberapa tahun, atau tahun 1965. Jadi kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Singapura memang, dalam mendorong pertumbuhan sudah menjadi terbatas dengan raung negara yang sempit. Sehingga, wajar saja Singapura terus memperluas daratan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin ngacir.
“Pertumbuhan itu butuh ruang, sehingga akan apapun dicari peluang termasuk menguruk pasir laut ke daratan. Ekonomi butuh ruang, dan selama ini juga ekomomi Singapura ditopang dari negara sekitar.”/
