JAKARTA, Bisnistoday- Bandara khusus milik perusahaan swasta di Morowali, tanpa Bea Cukai dan Imigrasi. Ini memicu amarah Menhan, apalagi bandara tersebut dijadikan Pintu Masuk-Keluar Tenaga Kerja Asing.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mencengangkan terkait bandara khusus milik swasta di Morowali itu setelah melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah itu.
Bahkan Menhan mengingatkan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, merujuk pada keanehan dalam pengelolaan bandara khusus milik perusahaan swasta di Morowali itu.
Bandara yang dimaksud Menhan tersebut berada di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) .“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie, dikutip Rabu (26/11).
Sebenarnya ada dua Bandara di Morowali. Bandara yang menjadi sorotan publik di media sosial adalah bandara yang dikelola swasta, yakni PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Sedangkan bandara lainnya adalah bandara yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lainnya di Sulawesi saat itu.
Bandara Morowali milik pemerintah ini didirikan di atas lahan seluas 158 hektare dan dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter serta fasilitas terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Adapun, bandara yang menjadi sorotan publik dan media di Tanah Air adalah Bandara PT IMIP yang juga berlokasi di Morowali. Namun, ini adalah bandara berbeda dari yang diresmikan Jokowi. Dari Laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dua bandara ini tercatat aktif dengan status bandara domestik.
Mengutip laman Setkab, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Morowali yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lainnya di Sulawesi saat itu.
Bandara Morowali milik pemerintah ini didirikan di atas lahan seluas 158 hektare dan dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter serta fasilitas terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Adapun, bandara yang menjadi sorotan publik dan media di Tanah Air adalah Bandara PT IMIP yang juga berlokasi di Morowali.
Bandara pertama, Bandara Morowali dengan kode ICAO WAFO dan kode IATA MOH. Bandara domestik ini dikelola oleh UPT Ditjen Hubud dan merupakan bandara kelas III. Adapun pengawasannya merupakan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.
Kedua, bandara PT IMIP dengan kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS. Bandara ini juga merupakan bandara domestik dan statusnya non-kelas. Bandara IMIP ini dikelola oleh swasta dengan pengawasan merupakan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.
Status Bandara Khusus
Khusus Bandara PT IMIP, bandara ini bersifat khusus. Artinya bisa dilandasi oleh pesawat domestik dan pesawat dari dan langsung ke luar negeri. Namun, persyaratan bandara khusus untuk penerbangan luar negeri, yaitu untuk keperluan evakuasi medis, penanganan bencana dan pengangkutan kargo serta penumpang untuk kebutuhan usaha.
Ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KMP) No.38 Tahun 2025. Dalam aturan ini diatur perihal pengawasan, dimana bandara khusus harus berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan atau keluar negeri.
Awal mula viralnya Bandara Morowali yang dikelola PT IMIP ini muncul dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah.
Kunjungan ini berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).
Sementara itu Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, ikut menyoroti keberadaan bandara yang berstatus private airport tersebut. Menurutnya, fasilitas itu menjadi pintu keluar-masuk barang dan tenaga kerja asing (TKA) tanpa pengawasan.
“Berlabel bandara pribadi, tapi diresmikan Jokowi tahun 2018. Konon tanpa keamanan, Bea Cukai dan Imigrasi. Serasa republik dalam republik,” kata Islah dalam unggahan di X.Ia menyebut landasan bandara bahkan diperpanjang pada 2024 dengan pendanaan perusahaan asal China, Zhensi Holding Group.
Pengawasan Tambang Ilegal
Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, menjelaskan bahwa permasalahan bandara di Morowali ini sebenarnya terkait perintah presiden di masa lalu untuk mengawasi area tambang ilegal.
“Di Morowali itu luas sekali, 4.000 hektare kawasan industri. Ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia,” kata Edna.
Menurutnya, lokasi itu dipakai tempat keluar–masuk orang dan barang tanpa pengawasan negara, bahkan aparat keamanan pun disebut tidak bisa sembarangan masuk.“Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” ujarnya.
Edna menyebut latihan TNI bertajuk “perebutan pangkalan udara” di Morowali memiliki kaitan dengan temuan tersebut.“Pak Sjafrie bilang tidak boleh ada negara di dalam negara. Itu mengejutkan,” kata Edna.Informasi soal tidak adanya otoritas negara di bandara IMIP disebut dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski ramai kritik, Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara IMIP tetap berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bandara ini berkode ICAO WAMP dan IATA MWS, berstatus operasi “khusus” dan penggunaan “domestik”.
Pada 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dan mengangkut sekitar 51.000 penumpang. Dengan runway sepanjang 1.890 meter dan apron 96×83 meter, fasilitas bandara tergolong memadai untuk aktivitas industri.//
