JAKARTA, Bisnistoday – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengajak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk tidak berperilaku panic buying dalam mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tulus juga meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pembelian BBM, khususnya yang menggunakan barcode.
“Perilaku panic buying justru akan membuat distorsi pasar semakin akut. Sebaiknya masyarakat mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah, mengingat saat ini kondisinya emergency. Pengalaman dari negara lain, jangan sampai terjadi chaos karena masalah pasokan dan ketersediaan BBM,” katanya saat diwawancarai di Jakarta, Selasa (12/5).
Pernyataan Tulus ini disampaikan untuk merespons sejumlah informasi yang mengabarkan terjadinya antrean panjang pembelian BBM di berbagai daerah seperti Palangka Raya, Sumatra Barat, Maluku, Morotai, dan beberapa daerah lainnya.
Sejumlah pemberitaan juga mengabarkan bahwa praktik pembelian menggunakan barcode di luar kapasitas kewajaran. Situasi ini dipicu karena tingginya disparitas harga antara solar subsidi dan Dexlite maupun Pertamina Dex.
Terjadinya antrean di berbagai daerah, menurut Tulus, seharusnya dapat disikapi secara bijak oleh masyarakat. Ia menilai pemerintah hingga kini sudah cukup serius menangani permasalahan ini.
“Pasokan BBM bersubsidi memang tampaknya sedang dikendalikan lebih serius (oleh pemerintah) karena dampak geopolitik global. Ini dialami banyak negara pengimpor BBM, bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Tulus juga menyoroti maraknya penggunaan banyak barcode dalam pembelian solar subsidi. Ia menilai pengawasan perlu diperketat agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran. “Kalau konsisten, seharusnya satu mobil hanya bisa menggunakan satu barcode. Dengan begitu implementasi pengendalian konsumsi bisa lebih efektif dan pengawasannya lebih mudah,” kata dia.
Lebih jauh,dirinya mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan ini dapat membuka peluang munculnya pasar ilegal maupun penimbunan BBM subsidi di tengah tingginya disparitas harga antara solar subsidi dan BBM nonsubsidi. Jika tidak ada pengawasan dan sanksi, kata dia, hal itu bisa menimbulkan potensi pasar ilegal semakin melebar.
“Untuk itu harus ada pengawasan ketat dan sanksi jika terjadi penyimpangan di lapangan,” ujarnya.
Tulus juga mengatakan disparitas harga antara solar subsidi Rp6.800 per liter dan Dexlite berada di kisaran Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex Rp27.900 per liter menjadi faktor utama yang mendorong pergeseran konsumsi masyarakat. Ia meminta pemerintah dan Pertamina untuk dapat memastikan distribusi tetap aman menjelang periode konsumsi tinggi.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga pasokan minimal 21 hari sebagaimana yang selama ini diklaim. Selain itu, evaluasi harga BBM nonsubsidi dinilai penting agar kesenjangan harga tidak semakin lebar dan memicu kepanikan masyarakat.
Tulus juga kembali mengingatkan agar masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jika perilaku itu terus dilakukan, ia khawatir hal itu dapat memperburuk distribusi BBM di sejumlah daerah.
“Sekali lagi sebaiknya masyarakat tetap tenang, jangan panic buying,” ujarnya./E2
