JAKARTA-Bisnistoday: FIFA dan negara tuan rumah Piala Dunia 2026 harus menjamin keamanan dan keselamatan para penggemar sepak bola dan masyarakat lainnya yang ingin menyaksikan turnamen tersebut.
Amnesty Internasional, dalam situs resminya, Senin (20/3/2026) memperingatkan jutaan penggemar sepak bola yang akan menonton langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan AS, berisiko menghadapi serangan yang mengkhawatirkan terhadap hak asasi manusia.
“Terutama yang berasal dari kebijakan imigrasi AS yang kejam,” kata Amnesty International hari ini.
Organisasi hak asasi manusia tersebut memperingatkan bahwa pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan protes damai, mengancam turnamen yang “aman, ramah, dan inklusif” seperti janji FIFA.
Dalam laporan terbarunya, Humanity Must Win: Defending rights, tackling repression at the 2026 FIFA World Cup, lembaga itu merinci risiko dan dampak signifikan terhadap penggemar, pemain, jurnalis, pekerja, dan masyarakat lokal di ketiga negara tuan rumah.
AS yang akan menggelar tiga perempat pertandingan Piala Dunia, menghadapi keadaan darurat hak asasi manusia yang ditandai dengan kebijakan imigrasi yang diskriminatif, penahanan massal, dan penangkapan sewenang-wenang oleh agen bersenjata dari US Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Customs and Border Protection (CBP), dan lembaga lainnya.
“Pemerintah AS telah mendeportasi lebih dari 500.000 orang dari AS pada tahun 2025 – lebih dari enam kali lipat jumlah orang yang akan menonton final Piala Dunia di Stadion MetLife,” kata Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesty International, Steve Cockburn.
Imigran
Menurut organisasi tersebut meningkatnya penangkapan dan deportasi ilegal yang memecahkan rekor ini karena minimnya perlindungan proses hukum, yang merusak hak atas kebebasan dan keamanan ratusan ribu migran dan pengungsi.
“Kebijakan-kebijakan ini telah memecah belah komunitas dan menciptakan iklim ketakutan di seluruh AS. Ini adalah masa yang sangat mengkhawatirkan di AS, yang tentu akan meluas ke para penggemar yang ingin ikut serta dalam perhelatan Piala Dunia.”
Kota-kota penyelenggara Piala Dunia telah terdampak oleh tindakan keras pemerintah AS terhadap hak-hak asasi manusia.
Presiden Trump telah mengerahkan sekitar 4.000 pasukan Garda Nasional California ke Los Angeles pada Juni 2025, sebagai tanggapan terhadap protes atas razia imigran.
Kota-kota penyelenggara, Dallas, Houston, dan Miami, semuanya telah menandatangani perjanjian bermasalah yang memungkinkan lembaga penegak hukum setempat untuk berkolaborasi dengan ICE, menargetan para imigran. Hal ini mengikis kepercayaan antara masyarakat dan penegak hukum setempat, sehingga mengancam keselamatan publik.//
