JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian UMKM mencatatkan berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam bidang usaha mikro. Berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju formal, produktif, dan berdaya saing, disebut menunjukkan hasil yang nyata.
“Sepanjang 2025, dengan bekerja sama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik di Jakarta, Rabu (17/12) dalam siaran pers.
Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta usaha mikro bertransformasi dari sektor informal ke formal. Tercatat 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Baca juga: Sembilan Mitra Usaha Mikro Dapat Penghargaan dari Kementerian UMKM
“Penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang terlaksana di 12 provinsi menopang capaian itu, dengan menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan pelindungan usaha, berkat dukungan berbagai pihak,” ujar Riza.
Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur. Proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8 persen melampaui target.
“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” kata Riza Damanik.
Pembiayaan Non-KUR
Selain KUR, Kementerian UMKM terus mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR melalui pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif. Skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor ini telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.
Penguatan akses pasar menjadi fokus penting lainnya. Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent mencapai Rp29 miliar. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 12.740 UMKM. Potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.
“Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.
Pada 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan, pengembangan kapasitas usaha. Termasuk juga perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
