JAKARTA, Bisnistoday – Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai sekarang masih mendapat penilaian miring pemeritah maupun stakeholders pada umumnya. Padahal, PKL telah membuktikan dirinya sebagai pendorong ekonomi nasional. Tanpa PKL dan UMKM pada umumnya, ekonomi bakal lesu.
“Jangan lupa sejarah mencatat, PKL memiliki jejak sejarah penting, saat masa kemerdekaan, krisis 98 serta sampai sekarang, memiliki perang penting dalam penggerak roda perekonomian nasional. Hanya saja sampai sekarang juga, belum medapat tempat yang sepadan dimata pemerintah maupun stakeholder pada umumnya, itu tidak boleh dimasa mendatang,” tegas Ketum Asosiasi PKL Indonesia, dr.Ali Mahsun Atmo, MBiomed, dalam peringatan HUT ke 32 tahun Asosiasi PKL Indonesia Rabu, (29/1) di Jakarta.
Ali mengatakan, para pelaku UMKM dan PKL ini sejak masa kemerdekaan telah menyumbang ide ataupun gagasan untuk kemerdekaan RI tahun 1945 silam. Hanya saja, sampai kini PKL masih dianggap sebagai sampah pembangunan, tiada martabat, bahkan sering diperlakukan tidak adil, pengotor kota serta penyumbang kamacetan maupun sumber kericuhan masyarakat.
Asosiasi Pedagag Kaki Lima (APKLI) terlahir mulanya dilatarbelakangi ingin menjaga martabat atau harga diri. Sedangkan sejatinya, martabat diri, sudah dijamin oleh UUD 1945.PKL merupakan anak bangsa, yang memiliki hak yang sama dengan warga lainya.
“Kedepan, PKL haru diberdayakan agar kesejahteraan meningkat. Krisis 98 kalau tidak ada PKL ekonomi ambruk. Dengan itupun, akhirnya PKL sebagai bagian pentinga tata perekonomian nasional.”
Tetapi apa yang terjadi, masih juga terjadi penggusuran para PKL diberbagai wilayah, seperti yang terakhir di kawasan Puncak, Bogor. Terlihat penggusuran yang jauh dari berperikemanusian, diluar koridor hukum semestinya.
“saya harapkan pemangku republic ini mendengar, bahwa PKL termasuk pedagang asongan, pedagang kelontong, kopi keliling tegas dengan moto perjuagan pemberdayaan Yes, Peggusuran No,” tegasnya.
Ali mengatakan, masyarakat rela menjadi PKL memang tidak ada pilihan, semata untuk kebutuhan perut rakyat. Pada PKL rela banting tulang dengan harus menghadapi banyak tantangan, bahkan represif sekalipun. “Saya minta PKL tahan banting, seperti PKL semasa Kemerdekaan 1945.”
Ketum APKLI ini menegaskan kembali, PKL harus dilalui dengan totalitas sebagai pedagang. Sebab, apabila menjalani pedagang setengah-setengah maka hanya sebagai korban saja. Keberadaan PKL hanya sebagai komonditas semata bagi para pemburu rente politik. “Kami siapkan diri juga totalitas untuk PKL, serta didukung komunitas lebih besar seperti KAI ( Komite Ekonomi Rakyat Indonesia).”//
