www.bisnistoday.co.id
Selasa , 26 Mei 2026
Home HEADLINE NEWS INDEF : Pertumbuhan Ekonomi 8% Sulit Diraih Tanpa Didukung Industri Yang Kuat
HEADLINE NEWS

INDEF : Pertumbuhan Ekonomi 8% Sulit Diraih Tanpa Didukung Industri Yang Kuat

PELABUHAN PRIOK
TRUK bermuatan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia diperkirakan akan sulit menggapi pertumbuhan ekonomi 8%, tanpa didukung kinerja industri yang kuat. Selama ini, kinerja industri di Indonesia terbilang stagnan, bahkan cenderung mengalami pelemahan. Target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi bisa terjadi hanya “omon-omon’ tanpa dibarengi kerja nyata sektor industri.

Ahmad Badawi Saluy, Guru Besar, Universitas Paramadina saat diskusi yang dinisiasi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)  bertajuk “Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industri Yang Kuat” di Jakarta, kemarin mengatakan, pertumbuhan ekonomi RI dari 2011 – 2024 relatif menurun. Pada saat terjadi Covid 19 pertumbuhan ekonomi minus dan sampai triwulan ke IV 2024 pertumbuhan ekonomi RI hanya 5,03%. Awal pemerintahan Presiden Jokowi 2014 dari sekitar 6 % pertumbuhan ekonomi terus menerus sampai 2024 akhir 5,03%.

Selain Pertumbuhan ekonomi, lanjut Badawi, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga menurun. Target semula adalah 19,9%-20,05% namun ternyata yang bisa dicapai hanya 18,98%. Begitupula industri pengolahan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi mengalami perlemahan. Pada 2024 dari pertumbuhan 5,02% yang 1% berasal dari industri pengolahan, lalu disusul sektor perdagangan 0,67%.

Begitupun, kontribusi manufaktur kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling tinggi pada 1999 -2001, setelah itu terus melemah. Sumbangan manufaktur terhadap PDB per kapita juga terus menerus merosot.

“Selama 5 tahun terakhir, skor Competitive Industrial Perfomance (CPI) Index Indonesia cenderung menurun.Indonesia konsisten berada di peringkat ke-39, di bawah Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25), dan Malaysia (ke-20). Ternyata Struktur industri pengolahan Indonesia pun masih resources based.”

Menurutnya, struktur industri pengolahan berdasarkan teknologi, ternyata Indonesia memang paling tinggi di resource base (47,4%). Namun sisi low tech (23,9%, medium tehc (24,2%) dan high-tech di industri kita hanya (4,5%). Sementara Malaysia resource base (23,7%). Namun sisi low tech (10,2%), medium tehc (22,9%) dan high-tech di industri Malaysia mencapai 43,2%.

Negara Thailand resource base (25,1%). Namun sisi low tech (12,7%), medium tehc (42,8%) dan high-tech di industri Thailand (19,4%). Lalu Vietnam resource base (8%). Namun sisi low tech (37,4%), medium tehc (13,5%) dan high-tech di industri Vietnam mencapai (41,1%).

Kabinet Obesitas Berjalan Lambat

Ariyo DP Irhamna, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF mengatakan, struktur kabinet merah putih yang begitu gemuk, tantangan utamanya adalah pada koordinasi dan pengambilan keputusan. “Rapat koordinasi dan Ratas dengan sejumlah Menko dan menteri serta kepala badan yang begitu banyak, pasti jadwal pertemuan akan semakin padat sementara waktu presiden juga terbatas. itu bisa menghambat pengambilan keputusan atau respon cepat pada isu-isu strategis.”

Kedua, lajut Ariyo, setiap rapat kabinet seringkali menyerupai seminar nasional. Alih alih forum pengambilan keputusan strategis yang efisien. Tentu butuh penyesuaian peraturan-peraturan dari pemerintahan sebelumnya akibat perubahan nomenklatur K/L. “Diperkirakan butuh waktu 2 tahun untuk penyamaan frekwensi semuanya. Pendek kata, untuk lari cepat pemerintah akan terhambat.”

Menurut Ariyo, trend gemuknya (obesitas) kabinet di Indonesia berlawanan dengan trend global di mana jumlah kabinet dirampingkan. Contoh, Argentina pada 2023 telah memangkas jumlah kementerian yang sangat signifikan. Kebijakan itu telah menginspirasi Amerika Serikat dan Vietnam.

Setelah terpilih, presiden Argentina Javier Milei yang dilantik 10 Desember 2023 telah memangkas jumlah kementerian dari 21 menjadi hanya 11 Kementerian, untuk memangkas birokrasi dan menyederhanakan pelayanan publik. Hal serupa juga diikuti Donald Trump dengan membentuk Department of government efficiency board yang department itu dipimpin oleh Elon Musk seorang entrepreneur.Vietnam juga berencana memangkas jumlah kementerian untuk memperkuat koordinasi dan kinerja kabinet dari 30 menjadi 21 kementerian saja. Agendanya untuk mempercepat daya saing./

Arsip

Beritasatu Network

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

PELABUHAN PRIOK
HEADLINE NEWS

Ekonom Soroti Rapuhnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, Bisnistoday – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I...

Tambang Nikel
Ekonomi & BisnisHEADLINE NEWS

Aturan Monopoli SDA Dinilai Bisa Dorong Reindustrialisasi Nasional

JAKARTA, Bisnistoday – Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai kebijakan pemerintah...

PII Jawa Barat
HEADLINE NEWSNasional

PII Jawa Barat Siap Perkuat Reindustrialisasi dan Kompetensi Insinyur

BANDUNG, Bisnistoday – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Ilham Akbar Habibie, resmi...

Bappebti
BursaHEADLINE NEWS

Pantau Pelaku Usaha, Bappebti Umumkan Rating Pialang Berjangka Triwulan I-2026

JAKARTA, Bisnistoday - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan kembali...