JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong pengembangan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di tanah air agar bisa lebih produktif dan berdaya saing di kancah global. Sebab, selama ini sektor IKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
“Dalam rangka membangun industri yang berkeadilan dan inklusif, harus dilakukan peningkatan peran masyarakat, khususnya pelaku IKM, sebagai bagian dalam supply shain industri manufaktur nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam video sambutannya pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN, di Jakarta, Jumat (3/9).
Mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif merupakan prinsip pembangunan industri, bersama dengan upaya membangun industri yang mandiri dan berdaulat, serta memacu industri yang maju dan berdaya saing. “Pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri,” imbuh Menperin.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam rangka menghubungkan pelaku IKM ke dalam global value chain. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor nasional dan mendukung program substitusi impor.
Berita Terkait : Kemenperin Fasilitasi Sertifikasi TKDN Gratis Bagi IKM
Pada Jumat (3/9), Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mewakili Menteri Perindustrian melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengenai Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%, dengan sektor yang paling dominan adalah makanan dan minuman, fesyen dan kerajinan.
“Capaian tersebut merupakan potensi besar bagi IKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19,” tutur Dody. Oleh karenanya, guna mengoptimalkan kinerja IKM, dibutuhkan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis.
“Upaya pemulihan ekonomi nasional memang memerlukan usaha yang sangat keras, progresif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya. Kerja sama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan sejumlah BUMN sekaligus menunjukkan bahwa IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN.
“Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk-produk IKM semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” imbuhnya.
Berita Terkait : Tiga Kementerian Dorong KUMKM dan IKM Perkuat Rantai Pasok
Dody menambahkan, peningkatan daya saing dalam rangka membangkitkan kembali gairah usaha pelaku UMKM/IKM di tengah masa pandemi ini, menjadi salah satu program prioritas pemerintah. “Saat ini, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 menjadi Rp744,75 triliun, sebesar Rp161,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk program dukungan bagi UMKM dan korporasi,” ungkapnya.
Berbagai program pemberdayaan IKM yang telah diinisiasi oleh Kemenperin di antaranya pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link and match serta kemitraan dengan industri besar dan BUMN. Selain itu, membangun ekosistem digital dengan mendorong IKM masuk ke platform marketplace serta terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN. “Kerja sama kemitraan antara IKM dengan BUMN diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kedua pihak,” ujar Dody.
Menurutnya, koperasi dan UKM/IKM dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN. Selain itu, IKM bisa menerima feedback untuk perbaikan kualitas produk, SDM, sistem manajemen mutu, serta akses informasi dan teknologi agar menjadi mitra yang berdaya saing. Sementara itu, BUMN juga mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang sesuai standar, serta dapat membantu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN.
“Selain sejalan dengan kebijakan Program Peningkatan Penguatan Produk Dalam Negeri (P3DN), kemitraan ini juga mendukung kebijakan substitusi impor, yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan,” tandasnya./
