www.bisnistoday.co.id
Kamis , 12 November 2026
Home EKONOMI Ekonomi Rakyat Jalankan Instruksi BP BUMN,  PTPN I Hentikan Kasus Kakek Mujiran
Ekonomi Rakyat

Jalankan Instruksi BP BUMN,  PTPN I Hentikan Kasus Kakek Mujiran

PTPN menyatakan langkah ini diambil dengan mempertimbangkan aspek humanis, sekaligus menegaskan komitmen penuh PTPN dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategis dari Kepala BP BUMN.

Muhammad Agung Nugraha, Kuasa Hukum PTPN 1 Regional 7 dan Kuasa Hukum Mujiran, Tedy Purwoko telah melaksanakan kesepakatan perdamaian guna terciptanya keadilan restoratif
Muhammad Agung Nugraha, Kuasa Hukum PTPN 1 Regional 7 dan Kuasa Hukum Mujiran, Tedy Purwoko telah melaksanakan kesepakatan perdamaian guna terciptanya keadilan restoratif
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan restorative justice untuk menyelesaikan kasus pengambilan getah karet yang menjerat Mujiran, seorang kakek di Lampung Selatan. Menurut pihak PTPN kasus itu telah sepenuhnya dihentikan.

Dalam keterangan resminya, pihak PTPN menyatakan langkah ini diambil dengan mempertimbangkan aspek humanis, sekaligus menegaskan komitmen penuh PTPN dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategis dari Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menekankan esensi BUMN sebagai entitas dari, oleh, dan untuk rakyat.

“Melalui mekanisme restorative justice sesuai arahan dari BP BUMN, kami berharap sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus hukum yang dihadapi. Kami memetik pelajaran berharga bahwa respons petugas di lapangan harus jauh lebih peka, tanggap, dan mutlak mengedepankan nilai kemanusiaan,” jelas Manajemen PTPN dalam keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

PTPN I mengatakan, sejak awal pendekatan restorative justice menjadi opsi dalam menangangi sengketa dengan masyarakat sekitar. Ini termasuk dalam kaitannya dengan kakek Mujiran. Proses restorative justice pun berjalan bersamaan dengan derasnya berita yang lebih dulu tersebar.

PTPN I memandang pokok-pokok arahan dari Kepala BP BUMN dan Danantara bukan sekadar instruksi administratif, melainkan momentum krusial untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap standar operasional pengamanan aset perusahaan.

Sebagai perpanjangan tangan negara, perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar.//

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

UMKM
Ekonomi Rakyat

Dorong Usaha Berbasis Potensi Lokal, Racikan Rempah Disulap Menjadi RIPAH

SLEMAN, Bisnistoday.co.id – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui program Tanggung...

UMKM di NTB
Ekonomi Rakyat

Mendag Busan Dorong UMKM di NTB Berebut Pasar Ekspor

MATARAM, Bisnistoday.co.id – Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku usaha mikro, kecil,...

Perkebunan milik PTPN IV PalmCO di Kalimantan. (Dok:PTPN)
Ekonomi Rakyat

Jejak PTPN IV PalmCo dalam Melestarikan Tradisi Baremah di Tanah Dayak

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Bagi masyarakat adat Dayak, tanah bukan hanya komoditas ekonomi,...

Kegiatan Farmer Field Day (FFD) Pengenalan Benih Bioteknologi yang diadakan Kementtrian Pertanian. (Dok:Kementan)
Ekonomi Rakyat

Kementan Perkuat Pemahaman Petani Terhadap Inovasi Benih Bioteknologi

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Pengembangan padi lokal Rojolele di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,...