JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, telah menggelar acara Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), belum lama ini. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk kebulatan tekad dalam memerangi korupsi di setiap lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Pencanangan Zona Integritas ini sebagai miniatur dari pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN itu sendiri,” ujar Gunawan Muhammad selaku Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi. Ia pun sangat mendukung pencanangan ZI ini agar terwujudnya pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di Kementerian ATR/BPN, terutama menyangkut aspek-aspek pelayanan yang lebih prima.
Dwi Budi Martono selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, melalui sambutannya, menjelaskan perkembangan Zona Integritas di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta hingga Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta.
“Ini sudah menjadi komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen untuk pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kami terus meningkatkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan digital melayani melalui digitalisasi data dan layanan. Baik digitalisasi data tekstual maupun spasial agar bisa diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, KKP, Bhumi ATRBPN, Jakarta Satu, dan sebagainya,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi layanan pertanahan dengan bentuk digital, harus memberi output dan outcome bagi peningkatan transaksi pertanahan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Hak Tanggungan yang dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi.
Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Makbul, yang juga selaku Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat, ikut memberi tanggapan dalam kegiatan ini. Menurutnya, keseriusan memerangi korupsi dan membangun ZI di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya wilayah DKI Jakarta, tak hanya sebagai pembicaraan saja. Semua dilakukan dengan terus menggalakkan peningkatan kerja dan produktivitas secara teknis hingga jasa pelayanan.
“Genderang perang terhadap pungli di Provinsi DKI Jakarta, telah ditabuh oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Gubernur DKI Jakarta. Kami tak main-main karena sudah menjadi komitmen bersama. Makanya, kami bangga bisa bekerja sama dan siap saling mendukung dengan Kanwil BPN DKI Jakarta,” jelasnya.
Kegiatan ini pun diakhiri dengan penandatanganan perjanjian bersama, terkait Program Pencegahan dan Pemberantasan Pungli serta pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)./
