www.bisnistoday.co.id
Kamis , 19 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Nasional Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur
Nasional

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Menaker Yassierli
MENAKER Yassierli./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Jelang penetapan upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum tahun 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.

Adapun untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Menaker juga mengingatkan gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah minimum tahun 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang akan ditetapkan oleh gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan kesepakatan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.//

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Kementan
Nasional

Kementan Tingkatkan Kompetensi Petugas POPT Melalui Peningkatan Kompetensi

KAB.TABALONG, Bisnistoday.co.id - Pemerintah terus berupaya dalam menghadapi ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan...

Mendag Busan
Nasional

Mendag Busan Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kadin ke Komisi VI DPR

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Pemerintah mendorong penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin)...

Tanam Serentak
Nasional

Manfaatkan Awal Musim Hujan, Kementan Percepat Gerakan Tanam Serentak

KAB.TAPIN, Bisnistoday.co.id – Mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan nasional menjadi...

Diskusi Media
Nasional

Industri Media Harus Mampu Membangun dan Meningkatkan Kualitas Komunikasi

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Inovasi media massa tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan teknologi,...