BANDUNG, Bisnistoday – Keandalan infrastruktur kelistrikan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha, investasi, dan pemerataan pembangunan daerah. Pasokan listrik yang stabil tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian strategis dari ekosistem perekonomian.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, mengatakan dunia usaha membutuhkan pasokan listrik yang cukup, terjangkau, stabil, dan andal. Menurutnya, kondisi kelistrikan turut menjadi pertimbangan investor ketika menentukan lokasi investasi.
“Listrik merupakan infrastruktur yang sangat strategis bagi pembangunan dan kegiatan ekonomi,” kata Cecep, kepada Bisnis Today, Jumat (11/9).
Ia menjelaskan, gangguan pasokan listrik dapat meningkatkan risiko usaha karena berpotensi menghambat proses produksi hingga menimbulkan kerugian. Kondisi tersebut dapat dirasakan baik oleh industri besar maupun pelaku UMKM.
Pada sektor makanan misalnya, pemadaman listrik dalam waktu tertentu dapat menyebabkan bahan makanan yang disimpan dalam lemari pendingin rusak. Sementara pada industri, gangguan listrik dapat menghentikan mesin, menghambat rantai produksi, bahkan berpotensi merusak bahan baku.
Karena itu, menurut Cecep, kualitas pelayanan dan keandalan listrik memiliki hubungan langsung dengan produktivitas serta daya saing dunia usaha, termasuk di Jawa Barat.
Di sisi kebijakan, Cecep menilai perencanaan kelistrikan perlu semakin responsif terhadap kebutuhan berbagai sektor. Perencanaan tidak cukup hanya berorientasi pada sisi pasokan (supply), tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan (demand) masyarakat dan dunia usaha.
Pentingnya Sinergi PLN, Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kebutuhan listrik kawasan industri, UMKM, pertanian, pariwisata, hingga ekonomi digital memiliki karakteristik berbeda. Perkembangan kendaraan listrik juga perlu diantisipasi melalui perencanaan kapasitas listrik dan infrastruktur pendukung.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Integrasi data dan perencanaan sejak awal diperlukan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bersifat reaktif.
“PLN perlu memiliki road map kebutuhan listrik untuk lima hingga 10 tahun ke depan sehingga pembangunan infrastrukturnya dapat dipersiapkan lebih awal,” ujarnya.
Selain mendukung investasi, kebijakan kelistrikan juga harus memperhatikan pemerataan. Daerah terpencil dan wilayah dengan akses geografis sulit tetap perlu menjadi prioritas melalui solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah, termasuk energi terdesentralisasi dan energi terbarukan.
Cecep menilai keberhasilan elektrifikasi juga tidak cukup diukur dari bertambahnya sambungan listrik. Dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, pendidikan, dan perkembangan UMKM perlu menjadi indikator penting.
Dengan demikian, listrik harus dipandang bukan sekadar komoditas, melainkan sebagai modal pembangunan yang dapat mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Orientasi kebijakan kelistrikan harus diarahkan bukan hanya pada elektrifikasi, tetapi juga pada dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Dengan begitu, listrik dapat menciptakan efek domino berupa peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
