JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera bersama jajaran pemerintah daerah dari tiga provinsi yaitu Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait.
Program pemulihan ekonomi ini sebelumnya dijadwalkan lebih cepat, namun mengalami pergeseran jadwal realisasi program sekitar satu setengah bulan. Penyesuaian tersebut terjadi seiring masuknya tahapan pemulihan ekonomi serta proses penyesuaian mekanisme penganggaran negara.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemulihan tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan pada tahap awal pascabencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha masyarakat agar aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali tumbuh.
“Presiden menyampaikan pesan agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028. Pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri,” kata Menteri Maman dalam rapat yang digelar secara daring, Rabu (26/8).
Baca juga: Bantuan Presiden Rp1,2 Triliun untuk Pemulihan UMKM Terdampak Bencana Sumatera
Pentingnya Akurasi Data
Berdasarkan data Kementerian UMKM, lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tercatat terdampak bencana. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
Untuk menangani dampak tersebut, pemerintah menyiapkan skema anggaran dan target pemulihan secara bertahap selama tiga tahun. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.
Baca juga: Penjualan Online Produk UMKM Korban Bencana Sumatera Kini Tersedia di Empat E-Commerce Besar
Program dilanjutkan pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.
Menteri Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan tepat sasaran. Data calon penerima yang telah diverifikasi pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM sehingga dapat menjadi basis pelaksanaan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya.
Mengingat waktu efektif pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima. Pengusulan data oleh pemerintah daerah melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.
“Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah,” ujar Menteri Maman.
Selain dukungan melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan fasilitas Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.
