JAKARTA, Bisnistoday – Rencana kenaikan harga BBM untuk jenis non subsidi dan subsidi mendapat penolakan dari Anggota Komisi VII, DPR RI. Dewan menilai, kenaikan harga BBM bakal memperburuk kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.
“Kenaikan BBM ini membebani APBN harus cari sumber-sumber lain untuk melakukan subsidi terhadap BBM,” ungkap Nurhasan Zaidi, Anggota Komisi VII, DPR dari Fraksi PKS dalam keterangan melalui @Fraksi PKS, DPRRI, kemarin.
Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia telah menembus angka 100 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei naik menjadi menetap di 107,93 dolar AS per barel. Sehari sebelumnya telah melonjak hampir 9,0 persen dalam persentase kenaikan harian terbesar sejak pertengahan 2020.
Berita Terkait : Harga Minyak Dunia Bisa Melambung 300 USD Per Barel
Sementara, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April naik menjadi 104,70 dolar AS per barel.
Menurut Nurhasan, rencana menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsubsidi dari Pertamina dan Pemerintah. Kenaikan BBM ini sebagai dampak dari melonjaknya harga minyak mentah dunia. Hal ini berakibat besaran subsidi BBM menjadi lebih kecil.
“Saya mendengar Pertamina dan pemerintah ini akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun non subsidi. Kita memahami untuk itu, pemerintah harusnya lebih kreatif jangan sampai kenaikan BBM ini membebani APBN jadi kehadiran pemerintah harus lebih kreatif lagi tidak lagi beban subsidi BBM ini,” terangnya.
Nurhasan mengatakan, kenaikan BBM ini membebani APBN sehingga seharus pemerintah dan pertamina kreatif mencari sumber-sumber lain untuk melakukan subsidi terhadap BBM.
“BBM ini naik, ditengah situasi daya beli masyarakat yang masih sangat rendah. Dengan kenaikan BBM ini akan berefek variabel pada faktor-faktor kenaikan yang lain,” tuturnya.
Menurut Nurhasan, intinya rakyat masih menunggu kehadiran negara untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi. “Itu saja poin penting bikin kita fokus dulu satu-satu persoalan itu ya,” terangnya.
Sekarang ini, menurut Nurhasan, relevansi dengan persoalan masyarakat bawah pasca pandemi ini situasi berefek pada krisis ekonomi yang belum selesai. Daya beli masyarakat dibawah khususnya secara nasional maupun di daerah pemilihan masih rendah./
